Moeldoko Minta Masukan soal Demo Mahasiswa ke Mahfud MD dkk

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pertemuan Tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan bersama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Foto : Istimewa

    Pertemuan Tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan bersama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Foto : Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan pertemuan dengan 13 tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan. Pertemuan dilakukan menyikapi situasi terakhir dimana terjadi sejumlah unjuk rasa di sejumlah kota di Indonesia.

    Dialog diselingi makan malam itu berlangsung hampir tiga jam. Pertemuan dilakukan Selasa, 24 September 2019, di kediaman Moeldoko, Jakarta Pusat. “Pemerintah berupaya mendengar dan mencari masukan dari para tokoh yang hadir,” kata Moeldoko dalam siaran tertulisnya, Rabu, 25 September 2019.

    Sejumlah tokoh menyampaikan pendapatnya tentang munculnya perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat saat ini. Moeldoko memastikan bahwa pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi perhatian pada aspirasi masyarakat. “Presiden tidak pernah mengabaikan suara publik,” katanya.

    Tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan, Machfud MD, dalam kesempatan itu menyampaikan akan lebih bijak jika pemerintah dan mahasiswa menempuh jalur hukum daripada aksi jalanan. Alissa Wahid yang juga hadir menambahkan, ”Mereka yang berunjuk rasa sebagian adalah pendukung Jokowi. Presiden harus lebih peka terhadap kritik yang disampaikan.”

    Menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa, para tokoh sepakat agar pemerintah lebih persuasif dengan membuka ruang dialog. Unjuk rasa di lapangan terjadi akibat mampetnya ruang bagi mahasiswa menyampaikan pendapat secara langsung. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kampus menjadi tempat ideal untuk berdialog langsung dengan melibatkan pemerintah.

    Selain Mahfud dan Alissa Wahid, tokoh lainnya yang hadir antara lain Franz Magnis Suseno, Sarwono Kusumaatmadja, Helmy Faishal, Ahmad Suaedy, A. Budi Kuncoro, Syafi Ali, Malik Madany, Benny Susetyo, Rikad Bagun, Alhilal Hamdi, dan Siti Ruhaini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.