Moeldoko Minta Masukan soal Demo Mahasiswa ke Mahfud MD dkk

Reporter

Editor

Amirullah

Pertemuan Tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan bersama Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Foto : Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan pertemuan dengan 13 tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan. Pertemuan dilakukan menyikapi situasi terakhir dimana terjadi sejumlah unjuk rasa di sejumlah kota di Indonesia.

Dialog diselingi makan malam itu berlangsung hampir tiga jam. Pertemuan dilakukan Selasa, 24 September 2019, di kediaman Moeldoko, Jakarta Pusat. “Pemerintah berupaya mendengar dan mencari masukan dari para tokoh yang hadir,” kata Moeldoko dalam siaran tertulisnya, Rabu, 25 September 2019.

Sejumlah tokoh menyampaikan pendapatnya tentang munculnya perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat saat ini. Moeldoko memastikan bahwa pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi perhatian pada aspirasi masyarakat. “Presiden tidak pernah mengabaikan suara publik,” katanya.

Tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan, Machfud MD, dalam kesempatan itu menyampaikan akan lebih bijak jika pemerintah dan mahasiswa menempuh jalur hukum daripada aksi jalanan. Alissa Wahid yang juga hadir menambahkan, ”Mereka yang berunjuk rasa sebagian adalah pendukung Jokowi. Presiden harus lebih peka terhadap kritik yang disampaikan.”

Menanggapi aksi unjuk rasa mahasiswa, para tokoh sepakat agar pemerintah lebih persuasif dengan membuka ruang dialog. Unjuk rasa di lapangan terjadi akibat mampetnya ruang bagi mahasiswa menyampaikan pendapat secara langsung. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa kampus menjadi tempat ideal untuk berdialog langsung dengan melibatkan pemerintah.

Selain Mahfud dan Alissa Wahid, tokoh lainnya yang hadir antara lain Franz Magnis Suseno, Sarwono Kusumaatmadja, Helmy Faishal, Ahmad Suaedy, A. Budi Kuncoro, Syafi Ali, Malik Madany, Benny Susetyo, Rikad Bagun, Alhilal Hamdi, dan Siti Ruhaini.






Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

19 jam lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

21 jam lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

1 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

1 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

2 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

3 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

3 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

3 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

3 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.