JK Setuju Perlu Pandangan Publik Lagi untuk RKUHP

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam pidatonya pada 2nd Meeting of High level Panel for Sustainable Ocean Economy di Conference Room 7 Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin, 23 September 2019, New York, AS.[Kantor Wapres RI]

    Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam pidatonya pada 2nd Meeting of High level Panel for Sustainable Ocean Economy di Conference Room 7 Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin, 23 September 2019, New York, AS.[Kantor Wapres RI]

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku memahami keinginan masyarakat yang yang menolak pengesahan sejumlah rancangan undang-undang termasuk Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Ia mengerti jika RKUHP harus dibahas kembali bersama dengan perwakilan masyarakat.

    "UU itu kan juga membutuhkan public hearing atau pandangan publik tentang hal itu dan segera diharapkan berjalan." JK menyampaikannya dalam kunjungannya di Sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York, Amerika Serikat, melalui keterangan resmi yang diterima wartawan, Rabu, 25 September 2019.

    Dari Amerika, JK mengatakan terus memantau situasi di Indonesia. Aksi demonstrasi dari unsur mahasiswa dan masyarakat yang kemarin berakhir rusuh. Demonstrasi itu memprotes rencana pengesahan sejumlah RUU, di antaranya RKUHP.

    JK mengatakan saat ini sikap pemerintah juga sejalan dengan masyarakat, dengan adanya permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan RKUHP. "Memang pemerintah sejalan untuk menunda, untuk dibahas lebih lanjut lagi di DPR," kata JK.

    Menurut JK revisi KUHP diperlukan karena KUHP saat ini sudah banyak ketinggalan zaman dan butuh perbaharuan. Ia mencontohkan salah satunya tentang kejahatan cyber yang belum tercantum dalam KUHP.

    Ia pun meminta DPR kembali membahas pasal-pasal RKUHP secara serius. Terlebih pasal-pasal bermasalah yang banyak menjadi sorotan masyarakat, seperti pasal perzinahan. "Tapi yang paling penting, ini cita-cita yang lama sekali sudah lebih dari 50 tahun, kita berbicara tentang pentingnya Undang-Undang, memperbarui UU KUHP ini," kata JK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.