KontraS: Hukum Polisi yang Melakukan Kekerasan Terhadap Mahasiswa

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriani. TEMPO/Amston Probel

    Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriani. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) meminta Polri tegas dengan menghukum anggotanya yang terbukti melakukan tindak kekerasan dalam demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah pada Selasa lalu, 24 September 2019.

    Koordinator KontraS Yati Andriyani meminta polisi menghentikan cara-cara arogan dengan penggunaan kekerasan kepada mahasiswa. Tindakan itu hanya mengundang kemarahan mahasiswa. 

    “Bebaskan segera yang ditangkap, jangan halangi akses bantuan hukum kepada mereka. Kami di KontraS terus memantau ini,” tuturnya dalam keterangan hari ini, Rabu 25 September 2019.

    KontraS membuka posko pengaduan untuk menerima laporan tindak kekerasan yang dialami mahasiswa.

    Mahasiswa Al-Azhar, Faisal Amir, dirawat di Rumah Sakit Pelni Jakarta. Dari hasil pemeriksaan dokter, Faisal mengalami retak di tengkoraknya, pendarahan otak, dan bahu patah akibat benturan benda tumpul.

    Demonstrasi menolak RUU bermasalah yang disuarakan oleh berbagai kampus di Gedung DPR semula berjalan damai. Tapi sekitar pukul 16.15 WIB situasi mulai memanas. Tensi mulai naik saat massa mencoba menjebol pagar DPR, polisi pun mencoba memukul mundur dengan menembakan water cannon dan melepaskan tembakan gas air mata.

    Bentrokan pun tak terelakkan. Banyak mahasiswa sesak napas karena menghirup gas air mata, ada pula yang terkena tembakan peluru karet.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.