Presiden Didesak Keluarkan Perpu Penanggulangan Kebakaran Hutan

Reporter

Api mambakar lahan milik warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Minggu, 22 September 2019. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 30 September 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bersama koalisi masyarakat sipil mendesak agar Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Kejahatan Lingkungan Hidup untuk menghentikan operasi kejahatan korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Desakan ini buntut dari kegagalan negara dalam mengelola sumber daya alam.

Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Zenzi Suhadi menyatakan perpu sangat diperlukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan berulang kembali. "Kami mendesak presiden untuk menerbitkan perpu tentang kejahatan lingkungan hidup untuk menghentikan operasi kejahatan pelaku usaha yang selama ini tidak mengenal kata jera," kata Zenzi kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

Menurut dia, selama ini masyarakat di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan harus hidup bersama kabut asap berbahaya akibat pembakaran hutan dan lahan. Kabut asap yang dihirup penduduk di sebagian Sumatera dan Kalimantan telah menghilangkan hak yang paling dasar keberadaan manusia yaitu bernafas dengan aman dan nyaman. "Berlarutnya penanganan kabut asap ini juga menunjukkan kegagalan pemerintah mengantisipasi berulangnya kejadian pembakaran hutan dan lahan yang seharusnya sudah bisa diduga sebelumnya."

Walhi meminta agar pemerintah segera memberi perlindungan bagi para pemadam api di lapangan dan memerintahkan setiap pemerintah daerah sebagai tempat evakuasi dan rumah aman dari gangguan kabut asap. Mereka juga meminta Kementerian Kesehatan memberikan akses pengobatan gratis bagi para korban di semua rumah sakit dan puskesmas di berbagai tingkatan wilayah.

Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tri Handoko Seto juga menyarankan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengandalkan teknologi. Menurutnya tindakan ini penting, salah satu caranya adalah mengubah dari tata kelola lahan gambut itu sendiri. "Bahwa ke depan harus dilakukan pencegahan dari sisi teknologinya, tata kelola lahan gambut kita harus diperbaiki."






Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

15 menit lalu

Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

Presiden Jokowi menyentil pejabat negara yang memamerkan aktivitas melancongnya ke luar negeri di media sosial. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat itu membuat devisa lari ke luar negeri.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

36 menit lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

49 menit lalu

DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akusisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

MRT Jakarta telah meminta penyertaan modal daerah Rp 1,7 triliun untuk mengakuisisi PT KCI. Kondisi fiskal terkendala pandemi Covid-19.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

1 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

2 jam lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

2 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

2 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

2 jam lalu

Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

Pihak Istana Kepresidenan mengganti ponsel milik Sabrila, siswi SMA di Buton Selatan yang ponselnya rusak saat mengejar rombongan Presiden Jokowi.


Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

3 jam lalu

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

Jokowi menjelaskan saat ini kondisi ekonomi global sedang sulit.


Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

3 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

Di negara lain, ucap Sri Mulyani, tidak semua warga bisa menikmati kehidupan yang biasa layaknya orang Indonesia.