Saut Situmorang: Peran KPK Justru Dorong Naiknya Investasi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mendampingi penyidik KPK yang menunjukkan barang bukti uang hasil OTT terkait kuota impor ikan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan dua tersangka yaitu, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Risyanto Suanda dan  Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mendampingi penyidik KPK yang menunjukkan barang bukti uang hasil OTT terkait kuota impor ikan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan dua tersangka yaitu, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan lembaganya justru berperan meningkatkan investasi di Indonesia.

    Pernyataan Saut tersebut untuk menanggapi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut bahwa kerja KPK menghambat investasi.

    "Sederhana aja contohnya. Ketika kami mengusir orang jahat di setiap stasiun kereta api. Sekarang PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) menjadi kereta paling keren dibanding tahun sebelumnya." ujar Saut di kantornya, Jakarta Selatan pada Selasa, 24 September 2019.

    Salah satu kasus korupsi di tubuh PT KAI adalah yang melibatkan mantan Direktur Utama Ronny Wahyudi dan Direktur Keuangan Achmad Kuntjoro. Keduanya menggunakan dana investasi PT KAI sebesar RP 100 miliar.

    Lebih lanjut Saut menjelaskan, dampak dari bersih-bersih yang dilakukan instansinya itu kini PT KAI telah mengalami perubahan yang lebih baik dan membuat investor merasa aman untuk menanam investasi di PT KAI.

    "Itu satu bukti kami memicu datangnya investasi. Jepang kan pasti oh PT KAI keren, dijaga KPK, harus invest," kata Saut.

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun menambahkan. Ia mengatakan, salah satu faktor yang justru mempengaruhi investasi adalah kepastian hukum, di mana pemberantasan korupsi termasuk di dalam aspek tersebut.

    Bahkan, kata Febri, berdasarkan data soal investasi yang selama ini dikeluarkan oleh pemerintah sendiri, BKPM misalnya, menyebut data realisasi investasi justru tidak terjadi penurunan. "Bahkan ada peningkatan," kata Febri.

    Sebelumnya, Moeldoko menjadi sorotan karena menyebut KPK menghambat investasi. Belakangan, ia meluruskan pernyataannya yang menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dapat menghambat investasi, sehingga pemerintah dan DPR melakukan revisi UU KPK.

    “Maksudnya Undang-Undang KPK yang baru memberikan beberapa landasan bagi kepastian hukum, termasuk bagi investor,” kata Moeldoko dalam siaran persnya, Senin, 23 September 2019.

    ANDITA RAHMA | FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.