219 Tanah Aset Pemdaprov Jabar Tersertifikasi

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat menyerahkan sertifikat usai menjadi pembina upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tingkat Provinsi pada Selasa, 24 September 2019.

    Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat menyerahkan sertifikat usai menjadi pembina upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tingkat Provinsi pada Selasa, 24 September 2019.

    INFO NASIONAL — Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menyatakan bahwa sebanyak 219 bidang tanah aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) yang tersebar di 25 kabupaten/kota kini telah memiliki sertifikat. Tahun ini Pemprov Jabar menargetkan 300 bidang tanah asetnya tersertifikasi.

    "Kami akan ngabret (ngebut) menyelesaikan administrasi supaya lebih cepat lagi," kata Wagub Uu usai menjadi pembina upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) Tingkat Provinsi di kantor Wilayah Agararia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Prov. Jabar, Kota Bandung, Selasa, 24 September 2019.

    Menurut Uu, penyertifikatan masih punya masalah dalam kelengkapan administrasi. Ada sekitar 19 juta bidang tanah di Jabar, namun baru 50 persen yang mengantongi sertifikat. Oleh karena itu, Uu menargetkan semua bidang tanah di Jabar tersertifikasi pada 2025.

    Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Sofyan A Djalil, Kementerian ATR/BPN menggagas program transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan transparan.

    "Di mana pelayanan pertanahan bisa diakses oleh masyarakat secara elektronik di mana saja dan kapan saja, sehingga efektif, efisien, dan transparan," ujar Sofyan yang dibacakan Uu dalam upacara.

    Ada empat layanan yang bisa dilakukan secara elektronik, yaitu hak tanggungan layanan informasi, zona nilai tanah, surat keterangan pendaftaran tanah, dan informasi bidang tanah.

    Selain itu, Kementerian ATR/BPN terus mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

    Hal itu diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor dalam berusaha, serta terus mengembangkan layanan online bidang tata ruang dengan nama Gistaru (Geographic Information System Tata Ruang).

    Komitmen Pencegahan Korupsi

    Pemprov Jabar juga semakin berkomitmen mencegah korupsi. Penilaian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI via Monitoring Centre for Prevention (MCP) Jabar mencapai 56 persen pada September 2019.

    "Penilaian KPK untuk Provinsi Jawa Barat 56 persen. Di atas rata-rata nasional tingkat pelaporannya," kata Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, usai menghadiri Rapat Koordinasi Progress Rencana Aksi Korsupgah dan MCP di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (24/9/19).

    Ada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk area intervensi MCP, yakni BPKAD, Bappeda, Biro Organisasi Setda Prov. Jabar, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Jabar, BPSDM, DPMPTSP, serta Dinas Pendidikan.

    Menurut Uu, pelaporan yang dibuat kedelapan OPD tersebut sudah berjalan dengan baik. Ia optimistis tingkat pelaporan dan pengawasan OPD di lingkungan Pemprov Jabar akan terus membaik.

    "Jadi, intinya jangan sedikit pun  korupsi di Jawa Barat karena KPK memantau sekecil apapun itu," kata Uu. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.