RUU PAS Permudah Bebas Bersyarat Koruptor, Yasonna Janjikan PP

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (tengah) menyerahkan revisi UU KPK kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), dan Menteri PANRB Syafruddin (kedua kanan) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (tengah) menyerahkan revisi UU KPK kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), dan Menteri PANRB Syafruddin (kedua kanan) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. Pemerintah dan DPR menyepakati pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dihadiri oleh 80 orang anggota DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah akan membuat peraturan pemerintah terkait pembebasan bersyarat sebagai turunan Rancangan Undang Undang Pemasyarakatan (RUU PAS). Pada prinsipnya, kata dia, setiap orang berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

    "Nanti kami akan atur lagi PP-nya. Tetapi kan prinsip di dalam UU ini, bahwa semua orang punya hak," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 September 2019.

    Ketentuan bebas bersyarat ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 34A PP itu mengatur pemberian remisi bagi narapidana perkara terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, wajib memenuhi persyaratan.

    Salah satu syaratnya adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya alias bertindak sebagai justice collaborator. Menurut Yasonna, PP itu tak akan berlaku lagi karena merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 1995. Dia mengklaim jika RUU PAS disahkan, maka harus dibuat PP yang baru.

    Yasonna tak memastikan apakah PP baru itu akan menyamakan syarat bebas bersyarat seperti yang diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2012. "Nanti kita lihat, kok sekarang berandai-andai. Masukan banyak dari mana-mana, kiri, kanan, muka, belakang," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

    Keterangan Yasonna soal PP baru ini bertentangan dengan penjelasan Ketua Panitia Kerja RUU Pemasyarakatan Erma Suryani Ranik yang menyebut RUU PAS akan kembali merujuk pada PP Nomor 32 Tahun 1999. Ketentuan peralihan dalam draf RUU Pemasyarakatan pun menyatakan demikian. "Kami berlakukan PP Nomor 32 Yahun 1999, yang berkorelasi dengan KUHP,” kata Erma, di gedung DPR pada Selasa malam lalu, 17 September 2019.

    Dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 yang akan kembali berlaku, pemberian remisi diatur dalam Pasal 34. Pasal ini hanya menyebutkan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.