Tunda RUU PAS, Pemerintah Ingin Jelaskan Soal Koruptor Rekreasi

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-602 di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis 19 September 2019. JSKK menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. JSKK menyoroti masalah penyelesaian pelanggaran HAM, RUU KUHP yang disebut banyak mengandung pasal ngawur, hingga revisi UU KPK. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, JakartaPemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunda pengesahan Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan atau RUU PAS. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan pemerintah ingin RUU PAS dilimpahkan ke DPR periode mendatang agar bisa menjelaskan pasal kontroversial kepada publik.

Salah satu pasal kontroversial yang dia sebut adalah ihwal rekreasi narapidana ke pusat perbelanjaan atau mal.

"Kami berharap di-carry over biar kami selesaikan. Paling tidak kami jelaskan ke publik, enggak ada jalan-jalan di mal. Itu kan kebablasan," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU PAS dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Muslim Ayub menyebut hak cuti bersyarat itu misalnya, bisa dipergunakan napi untuk keluar lapas dan pulang ke rumah atau jalan-jalan ke mal, dengan syarat harus diikuti oleh petugas kemana pun.

"Jadi bisa pulang ke rumah atau terserah kalau dia ke mal juga bisa. Asal didampingi oleh petugas lapas," ujar Muslim saat dihubungi wartawan pada Kamis malam, 19 September 2019.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 9 dan 10 revisi UU PAS yang memberi hak rekreasi dan cuti bersyarat kepada napi. Dalam aturan penjelasan revisi UU PAS tersebut tidak dijelaskan secara rinci berapa lama waktu cuti dan masa rekreasi untuk para napi. Muslim menyebut, nanti akan ada turunan yakni Peraturan Pemerintah atau PP terkait teknis tersebut.

Yasonna belum menjelaskan apakah DPR sepakat meng-carry over RUU PAS ini. Namun sebelumnya, Ketua Panja RUU PAS Erma Suryani Ranik mengatakan pengesahan RUU PAS akan menunggu penyelesaian polemik Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terlebih dulu.

"Berpikirnya harus lurus dulu KUHP kita bereskan, abis itu baru PAS," kata Erma.






Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

9 jam lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

8 hari lalu

Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid membalas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan prestasi kader PKS selama memimpin Depok.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

15 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Komplit, Begini Syarat-syarat Bebas Bersyarat

15 hari lalu

Komplit, Begini Syarat-syarat Bebas Bersyarat

Bebas bersyarat napi setelah menjalani minimal dua pertiga masa pidananya. Dengan ketentuan dua pertiga masa pidana tersebut minimal sembilan bulan.


5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

17 hari lalu

5 Napi Korupsi Ini dapat Pembebasan Bersyarat, Ini Profil dan Kasusnya

Eks Jaksa Pinangki, Patrialis Akbar, Zumi Zola, Suryadharma Ali, Ratu Atut napi korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat. Ini profilnya.


Para Koruptor Ini Bebas Bersyarat secara Bersamaan

18 hari lalu

Para Koruptor Ini Bebas Bersyarat secara Bersamaan

Para koruptor itu bekas jaksa, kepala daerah, juga menteri


Makin Tercekik Setelah Tarif Ojek Online Naik

19 hari lalu

Makin Tercekik Setelah Tarif Ojek Online Naik

Pengemudi ojek online khawatir jumlah penumpang akan semakin berkurang setelah pemerintah menetapkan tarif ojek online baru pasca-kenaikan harga BBM.


Jenis dan Tujuan Pemberian Remisi

20 hari lalu

Jenis dan Tujuan Pemberian Remisi

Ratu Atut menjadi salah satu koruptor yang mendapat remisi


KPK Siapkan Strategi agar Koruptor Tidak Gampang Bebas Bersyarat

21 hari lalu

KPK Siapkan Strategi agar Koruptor Tidak Gampang Bebas Bersyarat

KPK akan mengajukan tuntutan agar hakim mencabut hak para koruptor, seperti menerima remisi atau bebas bersyarat.


LSI: Kinerja Polri Dinilai Baik dalam Penanganan Narkoba, Koruptor, dan Kebebasan Beragama

24 Juli 2022

LSI: Kinerja Polri Dinilai Baik dalam Penanganan Narkoba, Koruptor, dan Kebebasan Beragama

LSI menilai ada tiga kinerja polisi yang di atas 50 persen positif. Netralitas Polri masih menunjukkan angka di bawah itu.