Polri Tegaskan Tak Ada Peluru Tajam di Demonstrasi Mahasiswa

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara saat mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 24 Septembar 2019. Ini merupakan hari kedua aksi demo yang digelar oleh mahasiswa di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. TEMPO/Subekti.

    Foto udara saat mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 24 Septembar 2019. Ini merupakan hari kedua aksi demo yang digelar oleh mahasiswa di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri menyatakan tak menggunakan peluru tajam dalam menjaga demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR-MPR hari ini, 24 September 2019. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, personel Polri hanya dibekali tameng, water canon, dan gas air mata.

    "Water canon dan gas air mata hanya digunakan ketika eskalasinya sudah membahayakan tindakan-tindakan anarkis, pengrusakan fasilitas publik," ujar Dedi saat dikonfirmasi, pada Selasa, 24 September 2019.

    Unjuk rasa mahasiswa menyoal sejumlah rancangan undang-undang terjadi lagi di depan Gedung DPR-MPR. Salah satu yang mereka tolak adalah perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) yang telah disahkan.

    Demonstrasi ini meruakan kelanjutan dari aksi Senin, 23 September 2019. Unjuk rasa serupa berlangsung di sejumlah daerah seperti Malang, Jawa Timur, Yogyakarta, Bandung dan Makassar. 

    Kepolisian Daerah Metro Jaya pun menurunkan 18 ribu personel gabungan untuk mengamankan aksi. Dedi mengimbau demonstrasi mahasiswa mewaspadai penyusup.
    "Harus betul-betul kenal teman kalian. Harus diwaspadai penyusup yang masuk ke dalam kelompok karena atribut mahasiswa bisa didapat mudah. Ini yang kami khawatir kan," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.