BEM UI Klaim Bawa 1.500 Demonstran ke Gedung DPR

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Persiapan mahasiswa UI yang hendak kembali turun aksi ke Gedung DPR RI, Selasa 24 September 2019. TEMPO/Ade Ridwan

    Persiapan mahasiswa UI yang hendak kembali turun aksi ke Gedung DPR RI, Selasa 24 September 2019. TEMPO/Ade Ridwan

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dala, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI ikut ambil bagian dalam demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa, 24 September 2019.

    Menurut BEM UI, setidaknya 1.500 mahasiswa turun ke jalanan.

    "Di sini kami menuntut berbagai macam hal, untuk mengembalikan arah Reformasi," kata Ketua BEM UI Manik Marganamahendra di depan Gedung DPR.

    Manik menjelaskan BEM UI mulai bergerak pada saat masalah Calon Pimpinan KPK mencuat pada awal September lalu. Dari situ aksi mereka mulai mendapat respons dari kampus lain, yakni Universitas Trisakti hingga Institut Teknologi Bandung.

    Mereka mulai menggelar aksi bersama pada 19 September 2019. Selain mengangkat isu penggembosan KPK lewat revisi Undang-Undang KPK, mereka juga menyoroti RUU RKUHP hingga RUU Minerba.

    "Beberapa tuntutan di antaranya revisi Undang-Undang RKUHP untuk tak disahkan, revisi UU KPK untuk dicabut, dan lain-lain."

    Karena merasa belum mendapat respons positif dari DPR dan pemerintah, mahasiswa UI dan mahasiswa kamus lainnya memutuskan kembali turun ke jalan pada 23 dan 24 September 2019.

    "Di 24 kan kami dengar ada sidang paripurna, karena itu kita datang ke sini," kata mahasiswa UI itu.

    Hingga pukul 14.00 WIB, ribuan mahasiswa telah memadati Jalan Gatot Subroto. Mereka nampak mengenakan jas alumni masing-masing kampus. Mereka juga membawa berbagai macam spanduk penolakan terhadap RUU yang akan disahkan.

    Massa dari mahasiswa bergabung dengan masa dari serikat buruh dan serikat petani. Serikat Petani Indonesia datang untuk menolak beberapa RUU yang mereka nilai mengancam kesejahteraan mereka, mulai dari RUU Perkoperasian hingga RUU Pertahanan. demonstrasi itu juga bersamaan dengan Hari Tani Dunia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.