Usai Lobi DPR, Pemerintah Tak Jadi Bacakan Sikap Soal RKUHP

Sejumlah mahasiswa memasang sejumlah spanduk di pagar Gedung DPR/MPR saat mengikuti aksi menolak RKUHP dan UU KPK, pada Senin, 23 September 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JakartaMenteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly urung membacakan sikap pemerintah terkait Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini. Padahal, Yasonna sempat mengatakan bakal menyampaikan sikap pemerintah yang menginginkan agar pengesahan RKUHP ditunda.

Sebelum rapat paripurna berlangsung, Yasonna dan sejumlah pimpinan fraksi, pimpinan Komisi Hukum, dan pimpinan DPR melakukan lobi. Forum lobi juga dilanjutkan saat rapat paripurna sudah berlangsung. Sekitar pukul 12.00 WIB, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang menskors rapat untuk lobi selama sekitar 15 menit.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR yang juga Ketua Panja RKUHP, Mulfachri Harahap beralasan sikap pemerintah tak jadi disampaikan lantaran tak diagendakan dalam rapat. "Belum tahu, belum dijadwalkan. Itu kewenangan Badan Musyawarah," kata Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

Adapun Yasonna tak menjelaskan mengapa tak jadi membacakan sikap pemerintah itu. Dia berujar, sikap itu akhirnya disampaikan secara tertulis saja.

"Minta penundaan. Penundaan, kami mengharapkan masukan dari masyarakat supaya kami bisa menjelaskan masalah ini," kata Yasonna seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

Sebelumnya,Yasonna mengakui ada perbedaan pendapat antara Presiden Joko Widodo dan DPR terkait penundaan RKUHP. Jokowi menginginkan agar RKUHP dilimpahkan ke DPR periode selanjutnya atau di-carry over. Sedangkan DPR ingin mengesahkan RKUHP di periode ini.

Ketua DPR Bambang Soesatyo optimistis RKUHP masih bisa disahkan di bulan September ini. Kendati tak disahkan hari ini, dia berujar DPR masih memiliki dua agenda rapat paripurna lagi. Dua kali rapat paripurna itu akan digelar Kamis, 26 September dan Senin, 30 September 2019.






Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

2 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

9 hari lalu

Wakil Kepala BPIP Ingatkan Peran Masyarakat dalam RUU KUHP

RUU KUHP merupakan penal code nasional yang disusun sebagai sebuah simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat.


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

24 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

29 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.


Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

30 hari lalu

Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

Kemenkumham menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.


Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

31 hari lalu

Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

Eddy menyadari untuk mensosialisasikan 37 BAB dan 632 Pasal yang termuat dalam RKUHP bukan perkara mudah.


Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

36 hari lalu

Dewan Pers Serahkan Reformulasi dan Inventaris Masalah RKUHP, DPR: Kami Tercerahkan

Komisi Hukum DPR memuji reformulasi dan daftar inventarisasi masalah yang diajukan Dewan Pers terhadap RKUHP


Jokowi Perintahkan RKUHP Disosialisasikan Lagi, Pemerintah Bakal Turun ke 11 Daerah

36 hari lalu

Jokowi Perintahkan RKUHP Disosialisasikan Lagi, Pemerintah Bakal Turun ke 11 Daerah

Menko Polhukam Mahfud Md membuka acara kick off sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Hotel Ayana Mid Plaza.


Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

36 hari lalu

Kick Off Sosialisasi RKUHP Diwarnai Aksi Protes, Aliansi Masyarakat: Elitis dan Formalisitik

Aliansi Masyarakat menggelar protes di aca Kick Off Sosialisasi RKUHP


Mahfud Md Sebut RKUHP Relatif Siap untuk Segera Diundangkan

37 hari lalu

Mahfud Md Sebut RKUHP Relatif Siap untuk Segera Diundangkan

Mahfud Md mengatakan, sudah selama 59 tahun Indonesia terus membahas dan merancang RKUHP ini melalui tim yang silih berganti.