Gerindra Siap Usung Gibran Rakabuming Ikuti Jejak Jokowi di Solo

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gibran Rakabuming Raka bersiap menyerahkan berkas pendaftaran anggota PDI Perjuangan di kantor DPC PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Senin, 23 September 2019. ANTARA/Mohammad Ayudha

    Gibran Rakabuming Raka bersiap menyerahkan berkas pendaftaran anggota PDI Perjuangan di kantor DPC PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Senin, 23 September 2019. ANTARA/Mohammad Ayudha

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono memberikan dukungan kepada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk maju menjadi calon wali kota Solo.

    "Gibran putra sulung Presiden Joko Widodo Akan maju sebagai wali kota Solo, saya akan minta Gerindra mendukung Gibran sebagai calon wali kota Solo nanti," ujar Arief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Arief menilai Gibran merupakan sosok anak muda yang memiliki kemampuan istimewa, termasuk di bidang bisnis kuliner. Gibran dipandang sukses mengangkat kuliner tradisional menjadi bisnis usaha yang menjanjikan.

    "Gibran merupakan anak muda berhasil dan sukses serta ulet sangat diperlukan untuk kepimpinan masa depan Indonesia," ujar dia.

    Arief mengatakan dengan majunya Gibran pada pemilihan wali kota Solo, diharapkan dapat menyemangati generasi muda di daerah lain untuk berani maju sebagai kepala daerah.

    Menurut Arief Poyuono, semangat tersebut akan mendapat dukungan penuh dari partai berlambang burung Garuda berwarna merah itu.

    "Dengan majunya Gibran sebagai calon wali kota diharapkan lima tahun mendatang kepemimpinan nasional akan bisa ditempati oleh anak anak muda yang gilang gemilang menyambut Indonesia emas," ucap dia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.