TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sePapua dan Papua Barat menemui Kepala Staf Presiden Moeldoko untuk mebicarakan situasi dan kondisi Papua. Dalam pertemuan itu, para anggota dewan ini menyampaikan sejumlah aspirasi dari masyarakat Papua dan Papua Barat.
Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa meminta pemerintah pusat mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh separatis. "Kami minta pemerintah membuka dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP (Gerakan Pembebasan Papua Barat), dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat)," kata dia, Selasa, 24 September 2019.
Ferdinando menjelaskan forum dialog itu harus melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif sehingga akar permasalahan politik di Papua bisa tuntas.
Sebelum Ferdinando menyelesaikan poin-poin permintaan mereka, mendadak Moeldoko dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Forum audiensi ini pun sementara dihentikan. Sebelum meninggalkan ruangan, Moeldoko mengatakan stabilitas Papua adalah stabilitas Indonesia dan sebaliknya. Menurut dia, tanpa ada stabilitas politik, hukum, dan keamanan, di suatu daerah maka pembangunan di sana akan terhambat.
Moeldoko meminta para anggota DPRD Kabupaten/Kota se Papua dan Papua Barat ini ikut menjaga stabilitas keamanan di daerahnya masing-masing. Ia menyayangkan ada rentetan peristiwa unjuk rasa di sana hingga merenggut jiwa manusia. "Kewajiban kita semuanya untuk menjaga situasi, harus stabil. Kalau enggak, kasihan."
Seusai bertemu Jokowi, pertemuan antara Moeldoko dan DPRD Kabupaten/Kota sePapua dan Papua Barat dilanjutkan, namun dilakukan secara tertutup.
