Analisis Drone Emprit dan Orasi di Lapangan: Mahasiswa Tak Bawa Isu Turunkan Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa membawa keranda saat aksi #GejayanMemanggil di Simpang Tiga Colombo, Gejayan, Sleman, DI Yogyakarta, Senin, 23 September 2019. Sejumlah mahasiswa membawa poster demo dengan gaya humor. TEMPO/Yovita Amalia

    Mahasiswa membawa keranda saat aksi #GejayanMemanggil di Simpang Tiga Colombo, Gejayan, Sleman, DI Yogyakarta, Senin, 23 September 2019. Sejumlah mahasiswa membawa poster demo dengan gaya humor. TEMPO/Yovita Amalia

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa dari pelbagai kota di Indonesia turun ke jalan. Tak hanya Jakarta dan Bandung, mereka yang ada di Yogyakarta, Tegal, Malang, Riau, dan Makassar juga menggalang kekuatan dengan agenda menolak pengesahan rancangan undang-undang atau RUU yang dianggap bermasalah.

    Beberapa rancangan undang-undang yang mereka persoalkan adalah RUU KUHP, RUU Pertanahan, dan revisi UU KPK. Selain itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Manik Marganamahendra mengatakan ada empat agenda restorasi yang harus dilakukan untuk menuntaskan reformasi.

    "Tuntutan kami adalah kami ingin tuntaskan agenda reformasi. Ada empat agenda restorasi yang harus dilakukan," kata Manik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 September 2019.

    Empat agenda itu adalah restorasi pemberantasan korupsi; restorasi pemenuhan hak atas demokrasi, HAM, dan berpendapat; restorasi upaya perlindungan sumber daya alam dan reforma agraria; dan restorasi persatuan kebangsaan. Manik berujar mereka juga akan menyerukan anti diskriminasi terhadap etnis dan perlindungan untuk perempuan.

    Sayangnya, di media sosial banyak yang menuduh gerakan mahasiswa ini bakal ditunggangi oleh orang-orang yang ingin Presiden Joko Widodo atau Jokowi turun. Padahal, berdasarkan analisis dari Drone Emprit, teknologi pemantau percakapan di media sosial, tagar Jokowi turun dan gerakan mahasiswa berada dalam ruang yang berbeda.

    "Akun-akun yang menggaungkan turunkan Jokowi dan Gejayan Memanggil ada di kamar percakapan yang berbeda," kata Ismail Fahmi, pendiri Media Kernels Indonesia sekaligus penemu Drone Emprit, lewat akun twitternya pada Senin, 23 September 2019. Tempo sudah mendapat izin mengutip cuit dia.

    Gejayan Memanggil merupakan gerakan mahasiswa di Yogya. Juru bicara aksi besar mahasiswa bertajuk Gejayan Memanggil, Syahdan, memastikan unjuk rasa di Yogyakarta ini tak terafiliasi dengan partai politik. "Kami tegaskan tak aksi kami tak ada hubungan dengan afiliasi politik tertentu. Aksi tetap jalan," kata Syahdan.

    Ia menegaskan aksi ini murni muncul dari keresahan publik terhadap berbagai isu nasional yang muncul. Seperti, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang antidemokrasi karena rawan mengkriminalisasi masyarakat sipil dan pengesahan RUU KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi.

    Menurut Ismail, tagar Gejayan Memanggil mulai muncul dan menyedot perhatian di media sosial pada 20 September 2019. Dari sana, tagar ini menular menjadi gerakan mahasiswa di tiap kota. Yang menarik penggaung tagar Gejayan adalah para tokoh literasi di Yogyakarta. Makanya

    Ismail mengatakan tagar Gejayan Memanggil sebenarnya sudah ada jauh lebih dahulu dibandingkan hastag turunkan Jokowi. Menurut pengamatan Drone Emprit, tagar turunkan Jokowi bukan bagian dari Gejayan Memanggil. Keduanya berdiri sendiri-sendiri. “Bahkan tagar Gejayan Memanggil sama sekali tak terkait dengan kelompok pendengung pro atau antikhilafah,” kata Ismail.

    Realita di lapangan, selama orasi para mahasiswa yang tergabung di Gejayan Memanggil memang sama sekali tak menyinggung soal turunkan Jokowi. Poster yang mereka bawa pun kebanyakan adalah protes terkait rencana pengesahan RUU KUHP atau revisi UU KPK.

    Pun dengan mahasiswa di daerah lain. Mereka konsisten mengusung isu-isu soal rencana pengesahan rancangan undang-undang bermasalah. Pantauan Tempo, selama unjuk rasa di DPR, tak ada satupun teriakan mahasiswa atau orasi dari mobil komando yang meminta Jokowi turun. Teriakan dan orasi mereka konsisten pada desakan agar pemerintah dan DPR menuntaskan agenda reformasi. 

    Aliansi Mahasiswa Indonesia menegaskan bahwa aksi turun ke jalan yang dilakukan mahasiswa se-Indonesia pada  23-24 September 2019 tidak terlibat politik praktis. "Kami jamin agenda aksi kami di tanggal 23-24 tidak terlibat politik praktis mana pun," kata Manik Marganamahendra di Tugu Reformasi Universitas, Grogol, Jakarta Barat, Senin 23 September 2019.

    Dengan begitu, Manik mengungkapkan bahwa tidak ada oknum yang bisa menunggang aksi mahasiswa ini. "Tidak ada yang bisa menunggangi aksi kami, selain menuntut kepada pemerintah dan DPR untuk segera menuntaskan agenda reformasi," ujar dia.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.