OTT Perum Perindo, KPK Sita Sekitar Rp 400 Juta

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria memasukkan potongan daging ikan hiu ke dalam kantong plastik di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu, 27 Maret 2019. Jenis hiu yang ditangkap adalah jenis hiu Kejen atau Silky Shark (Carcharhinus Falciformis) yang banyak ditemukan di perairan sekitar kawasan tersebut. ANTARA

    Seorang pria memasukkan potongan daging ikan hiu ke dalam kantong plastik di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu, 27 Maret 2019. Jenis hiu yang ditangkap adalah jenis hiu Kejen atau Silky Shark (Carcharhinus Falciformis) yang banyak ditemukan di perairan sekitar kawasan tersebut. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga menyeret direksi dan pegawai Perum Perindo, BUMN yang bergerak di bidang perikanan.

    "KPK mengamankan total sembilan orang di Jakarta dan Bogor pada siang dan malam ini," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif dalam keterangan tertulis, Senin, 23 September 2019.

    Tiga orang diantaranya, kata dia, adalah jajaran Direksi dan sisanya pegawai Perum Perindo, serta pihak swasta importir. Laode mengatakan tim KPK mengamankan barang bukti berupa uang sebesar US$ 30 ribu atau sekitar Rp 400 juta.

    Diduga, kata Laode, uang itu merupakan fee jatah kuota impor ikan jenis tertentu yang diberikan Perum Perindo pada pihak swasta. Salah satu jenis ikan yang teridentifikasi saat ini adalah ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan Salem.

    "Kami sedang melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut di kantor KPK, Jakarta," ujar dia.

    Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, kata dia, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status hukum perkara ini dan status hukum pihak-pihak yang diamankan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.