Kerusuhan Wamena, Jokowi Minta Warga Tak Gampang Percayai Medsos

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat membahas RKUHP bersama Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III dan pimpinan fraksi-fraski DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 September 2019. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Jokowi yang meminta DPR menunda pengesahan sekaligus membahas 14 pasal bermasalah dalam RKUHP. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat membahas RKUHP bersama Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III dan pimpinan fraksi-fraski DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 September 2019. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Jokowi yang meminta DPR menunda pengesahan sekaligus membahas 14 pasal bermasalah dalam RKUHP. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, Senin, 23 September 2019. Ia menilai kerusuhan ini akibat kabar bohong yang tersebar di tengah masyarakat.

    "Oleh sebab itu saya meminta agar masyarakat setiap mendengar, setiap melihat di medsos dikroscek dulu, jangan langsung dipercaya," katanya di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 23 September 2019.

    Menurut Jokowi, mempercayai informasi di media sosial tanpa menelusuri kebenarannya terlebih dahulu bisa mengganggu stabilitas keamanan dan politik di setiap wilayah.

    Jokowi meminta demonstrasi dilakukan secara damai dan tidak merusak fasilitas umum. "Karena itu adalah milik kita semua. Jangan sampai ada kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari anarkisme," tutur Jokowi.

    Kapolda Papua Inspektur Jenderal Rudolf A Rodja mengatakan sebelumnya berlangsung aksi demonstrasi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Pemicunya, kata dia, tersebarnya kabar ada seorang guru yang mengeluarkan kata rasis.

    Rudolf menuturkan soal perkataan rasis itu merupakan isu yang tidak benar. Aparat kepolisian telah mengecek keabsahan informasi tersebut.

    Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius mengatakan, massa demonstrasi merupakan pelajar dan masyarakat. Mereka melakukan unjuk rasa untuk menolak rasisme.

    Sayangnya, kata Timotius, aksi unjuk rasa di Wamena itu disusupi provokator sehingga berujung rusuh.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.