Aliansi Mahasiswa Pastikan Demo di DPR Tak Bermuatan Politik

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua BEM UI Manik Marganamahendra, Presiden Mahasiswa Trisakti Dinno Ardiansyah, Presiden Mahasiswa UGM Atiatul Muqtadir, beserta perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Indonesia lainnya membacakan empat maklumat yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR di di Tugu Reformasi Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Senin 23 September 2019. TEMPO/ Galuh Putri Riyanto

    Ketua BEM UI Manik Marganamahendra, Presiden Mahasiswa Trisakti Dinno Ardiansyah, Presiden Mahasiswa UGM Atiatul Muqtadir, beserta perwakilan dari Aliansi Mahasiswa Indonesia lainnya membacakan empat maklumat yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR di di Tugu Reformasi Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Senin 23 September 2019. TEMPO/ Galuh Putri Riyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Mahasiswa Indonesia menegaskan bahwa aksi turun ke jalan yang dilakukan mahasiswa se-Indonesia pada  23-24 September 2019 tidak terlibat politik praktis.

    "Kami jamin agenda aksi kami di tanggal 23-24 tidak terlibat politik praktis mana pun," kata Ketua BEM UI Manik Marganamahendra di Tugu Reformasi Universitas, Grogol, Jakarta Barat, Senin 23 September 2019.

    Dengan begitu, Manik mengungkapkan bahwa tidak ada oknum yang bisa menunggangi aksi mahasiswa ini.

    "Tidak ada yang bisa menunggangi aksi kami, selain menuntut kepada pemerintah dan DPR untuk segera menuntaskan agenda reformasi," ujar dia.

    Sebelumnya, mahasiswa dari sekitar 20 universitas yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia membacakan empat maklumat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR.

    Pertama, pemerintah dan DPR diminta merestorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, keduanya diminta untuk merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan.

    Ketiga, pemerintah dan DPR diminta merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reforma agraria, dan tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif.

    Keempat, pemerintah dan DPR diminta untuk merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan penghapusan diskriminasi antaretnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.