Jokowi Bahas Keamanan, Istana: Ada yang Mau Jegal Pelantikan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo saat membahas RKUHP bersama Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III dan pimpinan fraksi-fraski DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 September 2019. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Jokowi yang meminta DPR menunda pengesahan sekaligus membahas 14 pasal bermasalah dalam RKUHP. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo saat membahas RKUHP bersama Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III dan pimpinan fraksi-fraski DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 23 September 2019. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Jokowi yang meminta DPR menunda pengesahan sekaligus membahas 14 pasal bermasalah dalam RKUHP. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ada yang mau menjegal pelantikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 20 Oktober 2019. "Ada yang mengharapkan seperti itu," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 23 September 2019.

    Moeldoko mengatakan, untuk mengantisipasi hal itu, Jokowi pun menggelar rapat membahas situasi keamanan sampai menjelang pelantikan. Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

    Selain itu, Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian juga turut hadir bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Eko Margiyono, dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono.

    Menurut Moeldoko, dalam rapat itu ditentukan berbagai prioritas demi menciptakan situasi yang kondusif. "Ya relatively bahwa situasi ya memang ada prioritas-prioritasnya. Setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," kata dia.

    Pada awal September, penggiat politik Sri Bintang Pamungkas dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Sri Bintang dianggap melakukan provokasi mengajak gagalkan pelantikan Jokowi bulan depan berdasarkan bukti rekaman video yang beredar di media sosial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.