Jokowi Emoh Keluarkan Perpu UU KPK

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin, 23 September 2019. Mereka juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI. TEMPO/M Taufan RengganisDalam Aksi tersebut mereka menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI dan menolak RKUHP karena memuat pasal-pasal yang kontroversial serta menolak UU KPK yang baru disahkan oleh DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin, 23 September 2019. Mereka juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI. TEMPO/M Taufan RengganisDalam Aksi tersebut mereka menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI dan menolak RKUHP karena memuat pasal-pasal yang kontroversial serta menolak UU KPK yang baru disahkan oleh DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk membatalkan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang baru saja direvisi.

    "Enggak ada (menerbitkan Perpu)," katanya singkat di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 23 September 2019.

    Sejak awal pembahasan, UU KPK menuai kontroversi dan ditentang sejumlah masyarakat. Mereka beralasan sejumlah pasal yang terkandung di dalamnya berpotensi melemahkan lembaga KPK. Selain itu, proses pembahasannya di DPR dianggap menyalahi prosedur.

    Ribuan mahasiswa dari berbagai kota berencana terus menggelar unjuk rasa menentang UU KPK ini. Presiden Jokowi dituntut menerbitkan Perpu untuk membatalkan UU tersebut.

    Direktur Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan Jokowi bisa menerbitkan Perpu karena memenuhi syarat 'kegentingan memaksa'. Kegentingan tersebut terpotret dari rentetan demonstrasi dan kegaduhan di tengah masyarakat.

    Sebelumnya, Jokowi berdalih menyetujui revisi UU KPK lantaran umur regulasi tersebut sudah 17 tahun. Menurut Jokowi, perlu ada penyempurnaan agar pemberantasan korupsi efektif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.