Anak Jokowi Incar Kursi Wali Kota Solo, Ini Kata PDIP

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gibran Rakabuming Raka bersiap menyerahkan berkas pendaftaran anggota PDI Perjuangan di kantor DPC PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Senin, 23 September 2019. Gibran tampak mengenakan kemeja dengan gambar visualisasi sejumlah Pahlawan Nasional. ANTARA/Mohammad Ayudha

    Gibran Rakabuming Raka bersiap menyerahkan berkas pendaftaran anggota PDI Perjuangan di kantor DPC PDI Perjuangan, Solo, Jawa Tengah, Senin, 23 September 2019. Gibran tampak mengenakan kemeja dengan gambar visualisasi sejumlah Pahlawan Nasional. ANTARA/Mohammad Ayudha

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan partainya akan menelaah elektabilitas bakal calon kepala daerah, termasuk Gibran Rakabuming. Anak sulung Jokowi itu bergabung ke PDIP dan mengincar kursi Wali Kota Solo.

    "PDIP masih memerlukan waktu untuk melakukan survei dan lain-lainnya," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senin, 23 September 2019.

    Basarah mengatakan mekanisme pengusungan kepala daerah di partainya melalui tiga jalur: Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Pusat. Setelah mendaftar melalui salah satu jalur, pendaftar akan diuji dalam fit and proper test terlebih dulu di internal partai. "Akhirnya nanti DPP lah yang akan memutuskan siapa calon kepala daerah," kata dia.

    Gibran hari ini telah masuk dalam database keanggotaan partai berlambang banteng itu. Gibran mendatangi kantor DPC PDIP Solo, Senin, 23 September 2019. Dia mengajukan permohonan untuk memperoleh kartu tanda anggota partai untuk maju ke pilwakot.

    Saat ditanyai apakah ada perlakuan khusus untuk Gibran, Basarah tak menjawab tegas. Ia hanya menjawab bahwa setiap orang harus diuji dan berpotensi sebagai kepala daerah.

    "Jadi siapapun berdasarkan pertimbangan dan kajian serta survei yang dilakukan partai, figur itu harus memiliki elektabilitas yang tinggi, pontensial dan cakap memimpin daerah, kemungkinan itu yang akan mendapatkan rekomendasi dari PDIP," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.