Ribuan Mahasiswa di Bandung Demo Tolak UU KPK dan RKUHP

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019. ADITYA SISTA

    Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019. ADITYA SISTA

    TEMPO.CO, Bandung - Ribuan mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus di Bandung menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin, 23 September 2019. Mereka kompak menolak revisi UU KPK dan menolak pengesahan RKUHP.

    Peserta aksi itu mulai memadati area depan gedung DPRD Jawa Barat sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka mengenakan baju almamater masing-masing kampus. Di antaranya, mahasiswa itu berasal dari kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Islam Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Pasundan, Telkom University dan lainnya.

    Sebelum aksi berlangsung, mereka menggelar aksi long march dari Monumen Perjuangan dan berkumpul di depan gedung DPRD Jawa Barat. Sebagian mahasiswa yang tidak berkumpul di Monumen Perjuangan, berkumpul di depan gedung Sate, yang berjarak sekitar 50 meter ke gedung DPRD Jawa Barat. Baru sekitar pukul 14.00 WIB mereka bergegas menuju depan gedung DPRD.

    Sebagian peserta aksi membentangkan spanduk yang isinya terkait kekecewaan terhadap beberapa keputusan pemerintah yang dianggap memperlemah KPK. "Revolusi, revolusi, revolusi," begitu orasi yang didengungkan salah satu peserta aksi.

    "Kami konsolidasi dari sekretariat (himpunan mahasiswa) Unpas, pemberitahuan baru dikeluarkan jam 11.00 malam tadi. Tapi kawan-kawan yang datang saat ini bisa melebihi 1.500 peserta yang peduli terhadap bangsa kita," ucap Presiden Mahasiswa Unpas Limas Kuswandi dalam orasinya.

    Limas mengatakan mahasiswa Jawa Barat mengutuk tindakan sewenang-wenang pemerintah yang dianggap melemahkan KPK dengan adanya UU KPK. "Mahasiswa Jawa Barat menggugat RUU KPK, meminta dibatalkan pengesahan RKUHP," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.