Ketua DPR: RKUHP yang Simpel untuk Jawab Keinginan Jokowi

Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) menyerahkan Draft RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Draft ini diberikan dalam sidang Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang siap disahkan oleh lembaganya bakal menjadi induk dari segala peraturan tentang pidana. Keberadaan UU KUHP nantinya, kata dia, akan menggantikan sejumlah undang-undang dan membuat regulasi yang Indonesia miliki semakin simpel dan aparat cepat mengambil keputusan.

Menurut Bambang, regulasi yang simpel sama seperti keinginan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Mengapa RUU KUHP dibutuhkan. Pak Presiden, kami hanya ingin menjawab keinginan Pak Presiden bahwa undang-undang seharusnya simpel," katanya saat bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 23 September 2019.

Bambang menjelaskan RUU KUHP sudah puluhan tahun dibahas. Meski sudah berkali-kali ganti presiden dan anggota DPR, namun pembahasan RUU ini tak kunjung selesai.

DPR bersama pemerintah sebenarnya telah menyepakati RUU KUHP ini untuk disahkan saat masih dibahas di pembahasan tingkat satu. Namun RUU KUHP ini ditentang keras oleh banyak masyarakat lantaran dianggap bertentangan dengan semangat reformasi dan bernuansa orde baru.

Presiden pun memerintahkan agar RUU KUHP ditunda pengesahannya dan pasal-pasal yang menuai pro kontra dikaji lagi sambil mendengar masukan masyarakat.

Atas sikap Jokowi itu, Bambang dan beberapa pimpinan DPR dan fraksi-fraksi serta anggota Komisi Hukum menghadap Jokowi untuk berkonsultasi terkait kelanjutan RUU KUHP ini.

Pimpinan yang datang antara lain Ketua DPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Ketua Fraksi NasDem Jhonny G Plate, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sekaligus anggota Komisi Hukum Arsul Sani, dan Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin.

Tampak pula Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Mulfachri Harahap, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini, Bendahara Fraksi PDIP Alex Indra Lukman, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Syamsurizal, dan anggota Fraksi Partai Gerindra Faisal Muharrami dan Novita Wijayanti.






Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

5 menit lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

8 menit lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

15 menit lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

1 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

2 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

4 jam lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

4 jam lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

4 jam lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

4 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

4 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.