TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Kota Malang mengepung gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin 23 September 2019. Mengenakan pakaian serba hitam mereka memenuhi Jalan Tugu, tepat di depan gedung DPRD Kota Malang. Para mahasiswa ini tergabung dalam Front Rakyat Melawan Oligarki.
"Tolak RUU KUHP, tolak RUU Pertanahan, tolak revisi Undang-undang Ketenagakerjaan, tolak Undang-undang KPK," kata koordinator badan pekerja Malang Corruption Watch (MCW), Fachrudin saat berorasi. Ia menyerukan mahasiswa untuk tetap bersatu menolak perombakan atas 72 Undang-undang.
RUU Pertanahan, katanya, hanya untuk kepentingan pemodal dan investor, mengabaikan hak petani atas tanah. Dampaknya, kata Fachrudin, terjadi perampasan tanah milik petani. Mereka menyampaikan mosi tak percaya kepada DPR.
Fachrudin menyerukan kepada organisasi masyarakat sipil, organisasi agraria, organisasi lingkungan, organisasi mahasiswa, organisasi buruh untuk bersatu padu. Meminta untuk mereka terus memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dalam aksinya mereka berorasi, membagikan pernyataan sikap dan membentangkan poster. Mereka menyuarakan aspirasi bersama. Serta menyanyikan Indonesia Raya dan menyanyikan yel-yel.
Sementara ratusan polisi dari Kepolisian Resor Malang dan Brigade Mobil Polda Jawa Timur berjaga. Mereka mengamankan aksi dan menutup pintu masuk ke gedung DPRD Kota Malang dan Balai Kota Malang.
Belum ada satu pun anggota dewan yang menemui penunjukrasa. Sedangkan sekitar pukul 13.00 WIB dijadwalkan sidang paripurna pelantikan pimpinan DPRD Kota Malang.
