Dugaan Rencana Suap di Tengah Dikebutnya RUU Pertanahan

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali usai Sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintah Program Pascasarjana Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) di kampus IPDN, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-undang atau RUU Pertanahan, diwarnai isu suap. Dalam pembahasan RUU itu beredar surat berkop Komisi Pemberantasan Korupsi di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Surat itu berisi perintah pemantauan rencana penyerahan suap di kalangan anggota Dewan serta pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang dari pengusaha.

Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali tak menampik kabar tersebut. Dia mengaku mendengar kabar serupa dari sejumlah anggota Dewan yang lain. "Tapi saya tidak memiliki salinan surat itu," kata Amali dikutip dari Majalah Tempo edisi Senin, 23 September 2019.

Salah seorang anggota Dewan sempat memperlihatkan salinan surat itu kepada Tempo. Surat tertanggal 3 Juli 2019 itu memuat tiga nama pejabat Kementerian ATR dan seorang pengusaha yang sudah masuk radar KPK. Di dalamnya juga terurai rencana kronologi penyerahan uang yang diserahkan dalam beberapa tahap. Total uang yang akan digelontorkan pengusaha tersebut Rp 37,5 miliar.

Amali sebelumnya juga membenarkan kabar bahwa sejumlah pengusaha sempat berdialog dengan anggota DPR membahas pengesahan RUU Pertanahan. Mereka adalah para profesional yang tergabung dalam sejumlah asosiasi, seperti Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Menurut dia, forum audiensi itu merupakan proses lazim karena setiap produk legislasi wajib melibatkan partisipasi masyarakat. "Siapa pun kami dengar," katanya.

Seorang penegak hukum mengatakan KPK sempat akan melakukan operasi tangkap tangan terhadap pengusaha, pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta anggota DPR karena diduga akan melakukan transaksi suap terkait RUU Pertanahan.

"Dua kali rencana operasi tangkap tangan KPK bocor," kata sumber ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Himawan Arief Sugoto mengaku mendengar kabar akan adanya operasi tangkap tangan tersebut. Namun dia membantah kabar bahwa pejabat di kementeriannya menerima uang pelicin untuk memuluskan proses pembahasan RUU Pertanahan.

Himawan tak risau terhadap kabar yang beredar itu. Menurut dia, pemerintah konsisten mendorong penyelesaian RUU Pertanahan sesuai arahan Presiden Joko Widodo. "Kalau kita punya niat benar, kenapa harus takut?" kata dia.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan lembaganya memang memonitor pembahasan RUU Pertanahan. Tapi dia menolak berkomentar soal rencana operasi tangkap tangan itu.

Menurus Syarif, KPK telah mengkaji khusus rancangan itu dengan sejumlah pakar pertanahan. Syarif pun meminta rencana pengesahan RUU Pertanahan pada Selasa, 24 September 2019 itu ditunda. "Sebaiknya tak diundangkan dulu karena memiliki banyak kerancuan," kata Syarif.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | RIKY FERDIANTO | MAJALAH TEMPO






Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

12 detik lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

51 menit lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa


Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

1 jam lalu

Pengacara Lukas Enembe Tawarkan Tim Dokter ke Papua, KPK: Kami Panggil Tersangka, Bukan Kami yang Dipanggil

Lukas Enembe kembali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin 26 September 2022


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

1 jam lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

1 jam lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022


KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

5 jam lalu

KPK Menyebut Tim Dokter Kesulitan Buktikan Lukas Enembe Sakit

KPK menyatakan tim dokter Lukas Enembe kesulitan membuktikan bahwa Gubernur Papua itu sakit


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

8 jam lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

9 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

10 jam lalu

Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan dipanggil KPK bila memang ada tersangka karena ia menjabat ketua pelaksana balapan.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

10 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.