Gerindra Laksanakan Putusan Pengadilan Soal Mulan Jameela

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui awak media di gedung Nusantara I, kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 September 2018. TEMPO.CO/Francisca Christy Rosana

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui awak media di gedung Nusantara I, kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 September 2018. TEMPO.CO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya akan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan beberapa kader Gerindra, salah satunya Mulan Jameela.

    "Kami perlu tegaskan jika kami senantiasa taat asas dan patuh pada ketentuan hukum yang berlaku," kata Dasco di Jakarta, Senin, 23 September 2019.

    Hal itu dikatakannya terkait Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan empat kader Gerindra sebagai anggota DPR RI terpilih.

    Dasco mengatakan, langkah Gerindra tersebut merupakan pelaksanaan putusan PN Jaksel dalam sengketa perdata khusus parpol Nomor 520 tahun 2019. Dalam sengketa itu Dewan Pembina dan DPP Gerindra menjadi Tergugat dan KPU RI menjadi Turut Tergugat.

    Menurut dia, Gerindra harus melaksanakan putusan tersebut. Sebabnya, kata dia, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir.

    "Sebagai turut tergugat, KPU RI juga harus tunduk dan patuh pada putusan PN Jaksel itu," ujarnya.

    Sebelumnya, sembilan kader Gerindra menggugat partainya di PN Jakarta Selatan. Mereka adalah,  Mulan Jameela, Katherine, Yan Parmenas Mandenas, Sugiono, Nuraina, Pontjo Prayoga, Adnani Taufiq, Siti Jamaliah, dan Irene.

    Lalu PN Jaksel mengabulkan gugatan perdata Mulan Jameela dan 8 caleg Gerindra. Majelis Hakim PN Jaksel menyatakan tergugat I dan II dalam hal ini Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra berhak melakukan langkah administrasi internal yang dianggap dituntut oleh para penggugat. Hal ini guna memastikan penetapan para penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.