Desmond Ungkap Undangan Jokowi ke Pimpinan DPR Hari Ini

Presiden Joko Widodo saat Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin 26 Agustus 2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan DPR direncanakan akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat hari ini, Senin 23 September 2019.

Pertemuan yang akan berlangsung pukul 13.00 itu bakal dihadiri pimpinan DPR, para ketua fraksi, dan pimpinan komisi hukum DPR.

Dalam undangan yang salinannya diterima Tempo, tertulis pihak pengundang adalah protokol kepresidenan. Adapun undangan itu ditujukan kepada ADC (Aide de camp alias ajudan) dan sespri (sekretaris pribadi) Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

Dalam undangan itu ditulis permintaan agar menteri mendampingi Jokowi pada acara audiensi dengan pimpinan DPR, ketua fraksi, dan para pimpinan Komisi Hukum DPR. Agenda akan digelar internal atau tertutup dari media.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Gerindra Desmond J. Mahesa mengatakan dirinya menerima undangan tersebut dari Ketua DPR Bambang Soesatyo. Dia menduga pertemuan itu terkait dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Surat saya dapat dari ketua DPR, di-forward ke saya. Tujuannya pasti berkaitan dengan penundaan (RKUHP), " kata Desmond kepada Tempo, Ahad malam, 22 September 2019. Meski menerima undangan, Desmond mengatakan fraksinya tak akan menghadiri pertemuan itu.

Seorang sumber Tempo di internal koalisi pemerintah menyatakan rapat itu akan membahas 14 pasal yang disinggung Presiden Jokowi sebelumnya pada Jumat, 22 September lalu. Ketika itu Jokowi juga menginstruksikan agar DPR menunda pengesahan RKUHP.

Meski Jokowi menyebut ada 14 pasal, Menteri Hukum dan HAM hanya mengklarifikasi delapan pasal. Menurut sumber Tempo ini, 14 pasal bermasalah yang ingin dikaji Jokowi itu berkaitan dengan adanya peringatan bepergian atau travel warning dari sejumlah negara, dua di antaranya Australia dan Cina.

Negara-negara tersebut menyoal diberlakukannya pasal zina dan pasal-pasal lain yang berpotensi menyasar kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Ada kemungkinan pasal-pasal itu dihapus dan RKUHP tetap disahkan pada rapat paripurna pada Selasa, 24 September 2019.

"Sepertinya 14 pasal itu akan didrop, dibicarakan dulu dalam raker besok, lalu tetap disahkan," kata dia.

Desmond mengaku mendengar ihwal adanya travel warning ini. Namun menurut dia, pemerintah semestinya tak perlu takut menerapkan hukum nasional. "Memang kalau negara lain membuat UU yang merugikan warga negara kita di sana, kita bisa protes?" ujar dia.

Kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga mahasiswa sejauh ini getol menolak RKUHP karena dianggap mengancam demokrasi, merampas hak-hak dasar publik, dan berwatak kolonial. Mereka berencana berunjuk rasa pada hari ini dan besok di Gedung DPR.

Tempo masih berusaha menghubungi pihak Istana terkait rencana pertemuan ini.






Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

23 menit lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

30 menit lalu

Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

Pihak Istana Kepresidenan mengganti ponsel milik Sabrila, siswi SMA di Buton Selatan yang ponselnya rusak saat mengejar rombongan Presiden Jokowi.


Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

1 jam lalu

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

Jokowi menjelaskan saat ini kondisi ekonomi global sedang sulit.


Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

1 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

Di negara lain, ucap Sri Mulyani, tidak semua warga bisa menikmati kehidupan yang biasa layaknya orang Indonesia.


Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

1 jam lalu

Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

Berita terkini bisnis pada siang hari ini dimulai dari permintaan Presiden Jokowi ke Sri Mulyani agar berhati-hati dalam mengelola APBN.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

2 jam lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

2 jam lalu

Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

Jokowi berpesan agar bendahara negara mengatur belanja untuk kepentingan-kepentingan yang produktif.


Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

3 jam lalu

Pesan Jokowi ke Sri Mulyani Soal APBN: Dieman-eman, Dijaga, Hati-Hati

Presiden Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk hati - hati dalam mengeluarkan APBN. Pengeluarannya harus memunculkan return yang jelas.


Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

4 jam lalu

Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

Sekda DKI Marullah Matali mengatakan Pemprov akan mengajukan anggaran pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas di APBD 2023.


Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

7 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.