Gejayan Memanggil, Gerakan Mahasiswa Yogya Tolak RUU Bermasalah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi demo. Dok. TEMPO/Pius Erlangga

    Ilustrasi demo. Dok. TEMPO/Pius Erlangga

    TEMPO.CO, JakartaMahasiswa dari beragam kampus di Yogyakarta hari ini akan berdemonstrasi menentang berbagai revisi undang-undang bermasalah yang akan segera disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.

    Mahasiswa dan masyarakat sipil yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak membuat poster bertuliskan #GejayanMemanggil. Poster itu memenuhi media sosial, di antaranya Twitter, Facebook, dan Instagram. Di Twitter, #GejayanMemanggil paling banyak dibicarakan netizen atau berada di peringkat atas.

    Gerakan yang juga dilakukan serentak di sejumlah kampus di Indonesia itu menyampaikan mosi tidak percaya kepada DPR RI. “Kami kecewa terhadap anggota dewan yang tidak mendengarkan aspirasi publik,” kata Syahdan, humas Aliansi Rakyat Bergerak, Senin, 23 September 2019.

    Syahdan mengatakan, gerakan itu diberi nama Gejayan Memanggil, karena Gejayan di tahun 1998 menjadi saksi perlawanan mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta terhadap rezim Orde Baru yang represif. Tahun 2019 ini, menurut dia, kembali muncul upaya kembali ke Orde Baru melalui berbagai RUU bermasalah yang anti-demokrasi.

    Syahdan mengatakan, mahasiswa akan memulai aksinya dengan berjalan kaki dari tiga titik, yakni gerbang utama kampus Sanata Dharma, pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Bunderan UGM. Mereka memprotes beberapa revisi undang-undang bermasalah, di antaranya Revisi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam privasi dan demokrasi. Juga pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak segera disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

    Berikut tuntutan Aliansi Rakyat Bergerak yang diterima Tempo:

    - Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.
    - Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
    - Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia.
    - Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.
    - Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria.
    - Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
    Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.