YLBHI Minta Publik Terus Mendesak Jokowi Keluarkan Perpu KPK

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Jokowi (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno saat memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Jakarta, Jumat, 20 September 2019. mengatakan ada 14 pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang perlu ditinjau ulang. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pesimistis Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Karenanya, YLBHI mengajak masyarakat untuk terus bergerak mendesak Presiden Jokowi untuk menganulir perubahan yang dilakukan pada UU KPK.

“Kami sudah enggak punya harapan lagi ke dia, kami mendorong masyarakat terus bergerak agar Pak Jokowi mau meninjau kembali keputusannya,” kata Ketua Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur ketika dihubungi, Ahad, 22 September 2019.

Selain meminta masyarakat untuk terus bergerak, ia mengatakan YLBHI dan koalisi masyarakat sipil tengah menyiapkan berkas untuk menggugat UU KPK yang baru disahkan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan bakal dilakukan terhadap UU KPK dari segi formil maupun materil. “Masih kami diskusikan,” kata dia.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Agil Oktaryal mengatakan ada dua langkah yang bisa ditempuh masyarakat untuk menganulir revisi UU KPK yang dituding melemahkan komisi antirasuah tersebut. Pertama melalui mekanisme yudikatif, yakni mengajukan gugatan ke MK. Dia meyakini ada prosedur yang dilanggar dalam pembuatan UU KPK, sehingga MK berpeluang untuk membatalkan pengesahan UU baru tersebut.

Selain itu, ia mengatakan Presiden Jokowi sebenarnya juga masih bisa menerbitkan Perpu untuk mengembalikan UU KPK seperti sebelum direvisi. Ia menilai sudah ada cukup alasan bagi Jokowi untuk mengeluarkan Perpu tersebut karena masifnya penolakan dari masyarakat.

“Ada kegentingan memaksa untuk mengeluarkan Perpu itu, penolakan masyarakat sekarang sudah begitu masif, hampir setiap hari daerah-daerah menyuarakan penolakan terhadap revisi UU KPK yang terbukti memperlemah kerja pemberantasan korupsi,” kata Agil lewat keterangan tertulis, Sabtu, 21 September 2019.






Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

1 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

1 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

1 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

1 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

1 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

3 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

4 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

5 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

6 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

6 jam lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.