Kegentingan Memaksa, Jokowi Didesak Terbitkan Perpu UU KPK

Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa pihak mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) atas hasil revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pakar hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menilai unsur genting dan mendesak itu sudah terpenuhi untuk Jokowi menerbitkan perpu.

"Protes dan keributan masyarakat bisa diartikan sebagai kegentingan memaksa sehingga secara subyektif Presiden dapat menerbitkan perpu," kata Feri kepada Tempo, Ahad, 22 September 2019.

Desakan menerbitkan perpu ini menguat lantaran kritik publik terhadap revisi Undang-undang KPK dirasa diabaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Pada 17 September, hasil revisi atas UU Nomor 30 Tahun 2002 itu resmi disahkan di rapat paripurna DPR.

Feri mengatakan, sejak awal dibicarakan kembali hingga disahkan, revisi UU KPK menuai kritik dan protes publik. Prosesnya dinilai cacat karena tak transparan, kilat, dan senyap. Adapun secara substansi, hasil revisi UU KPK dianggap akan melemahkan lembaga antirasuah itu.

Menurut Feri, keributan dan protes masyarakat terhadap revisi UU KPK sampai saat ini bisa dianggap sebagai kegentingan yang memaksa untuk syarat menerbitkan perpu. Sebagai kepala negara Jokowi semestinya berupaya menyejukkan keadaan di masyarakat.

Jokowi, kata dia, tidak hanya kepala pemerintahan yang mengirim perwakilan untuk membahas UU. “Tapi sebagai kepala negara yang punya kewenangan untuk membuat sejuk keadaan dan mengembalikan fungsi lembaga negara sebagaimana fungsinya dan sesuai harapan rakyat."

Perpu itu juga untuk menyelamatkan KPK seperti misi awalnya ketika didirikan. Apalagi, Indonesia juga sudah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Feri menyarankan Jokowi meniru langkah yang dilakukan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 2014, SBY menerbitkan perpu setelah DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Menuai penolakan dan kritik keras dari publik, SBY lantas menerbitkan dua perpu. Pertama adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Perpu ini sekaligus mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014.

Adapun yang kedua adalah Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Inti perpu ini adalah menghapus tugas dan kewenangan DPRD memilih kepala daerah.






Jokowi Sebut Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Naik Dua Kali Lipat

42 menit lalu

Jokowi Sebut Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia Naik Dua Kali Lipat

Jokowi mengklaim jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia pada tahun 2022 meningkat hingga dua kali lipat jika dibandingkan tahun 2021


Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

1 jam lalu

Luhut: Indonesia Kini Jadi Salah Satu Negara dengan Ekonomi yang Kuat di Dunia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Indonesia telah menjadi salah satu ekonomi yang kuat di dunia saat ini.


Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

2 jam lalu

Argumen Sekber Prabowo Gugat UU Pemilu Agar Jokowi Bisa Jadi Wapres

Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar Jokowi bisa jadi Wapres


Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

2 jam lalu

Terkini Bisnis: BSU 2022 Tahap 3 Cair, Sambutan Jokowi di Hari Maritim Nasional

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 27 September 2022 antara lain tentang rencana Kemnaker menyalurkan BSU 2022 tahap 3 hari ini.


Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

2 jam lalu

Sambut Ibu Kota Nusantara, Malaysia Diminta Perbaiki Jalan ke Perbatasan

Pemerintah Malaysia diminta memperbaiki jalan menuju perbatasan Indonesia, untuk mendapatkan keuntungan dari pembangunan ibu kota baru Nusantara


Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

3 jam lalu

Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

Pembangunan PLTU Batang kerap didemo warga dan aktivis lingkungan. Begini profil dari perencanaan hingga operasi PLTU Batang, Agustus 2022 lalu.


Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

3 jam lalu

Jokowi Klaim Realisasi Penerima BLT BBM Sudah Sentuh 95,9 Persen

Presiden Jokowi mengklaim realisasi penerima bantuan langsung tunai atau BLT BBM sudah hampir rampung.


Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

3 jam lalu

Hari Maritim Nasional ke-58, Jokowi: Cara Kita Melihat Laut Harus Berubah

Presiden Jokowi mengatakan cara pandang masyarakat maupun pemerintah terhadap laut harus berubah.


Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

4 jam lalu

Ini Makna Nama yang Diberikan Kesultanan Buton kepada Presiden Joko Widodo

Presiden Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat dari Kesultanan Buton menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi yi Nusantara.


Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

4 jam lalu

Dapat Gelar Kesultanan Buton, Nama Presiden Menjadi La Ode Muhammad Joko Widodo Lakina Bhawaangi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat Gelar Kehormatan Adat Kesultanan Buton hari ini. Penyematan gelar itu dilakukan di Benteng Keraton Kesultanan Buton di Baubau