Tolak RUU Pertanahan, Ribuan Petani akan Geruduk Istana dan DPR

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbicara di depan ribuan warga yang telah mendapatkan sertifikat tanah di Sukabumi, Jawa Barat, 7 April 2018. Jokowi membagikan sebanyak 3.063 sertifikat yang berasal dari 5 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat yaitu Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kantor pertanahan Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Purwakarta.  ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo berbicara di depan ribuan warga yang telah mendapatkan sertifikat tanah di Sukabumi, Jawa Barat, 7 April 2018. Jokowi membagikan sebanyak 3.063 sertifikat yang berasal dari 5 Kota dan Kabupaten di Jawa Barat yaitu Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kantor pertanahan Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Purwakarta. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), Dewi Kartika, mengatakan ribuan petani dari pelbagai daerah akan berunjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang atau RUU Pertanahan di depan Istana Merdeka dan Gedung DPR-MPR, Jakarta pada Selasa, 24 September 2019.

    Unjuk rasa ini sekaligus memperingati Hari Tani Nasional 2019 yang jatuh di tanggal sama. "Sampai hari ini estimasi peserta 7.500 orang," katanya dalam konferensi pers di kantor KNPA, Jalan Pancoran Indah I, Jakarta, Ahad, 22 September 2019.

    Dewi menjelaskan para petani dari luar daerah diperkirakan masuk ke Jakarta saat subuh. Mereka beristirahat sejenak di Masjid Istiqlal kemudian bergerak menuju kawasan Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda. "Jadi start di Patung Kuda (bergerak) ke Istana dan setelah itu ke DPR RI jam 2 siang," ujarnya.

    Menurut Dewi, perayaan HTN kali ini terasa spesial karena pada 24 September bertepatan dengan sidang paripurna terakhir DPR periode 2014-2019. Selain itu, HTN kali bertepatan pula dengan jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Dewi berujar RUU yang saat ini masih dibahas oleh DPR dan pemerintah memiliki kualitas yang buruk. Setidaknya ada sepuluh masalah mendasar dari UU ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan berwatak kapitalisme neoliberal. "Ini akan semakin memperkuat liberalisasi pasar tanah," kata dia.

    Menurut Dewi, pihaknya mendesak agar pembahasan RUU Pertanahan dihentikan. Jika akan dilanjutkan, kata dia, draf RUU harus disusun ulang agar bisa menjawab krisis agraria nasional.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.