Mayoritas Partai di DPR Setuju Pengesahan RKUHP Ditunda

Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

5. Hanura

Ketua Fraksi Hanura DPR RI Inas Nasrullah mengatakan, partainya sepakat dengan apa pun perintah Jokowi. "Hanura mendukung Jokowi full," ujar Inas lewat pesan singkat, Sabtu malam.

6. Gerindra

Anggota Komisi Hukum DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendukung penundaan pengesahan RKUHP.

Dasco mengatakan partainya selama ini juga kerap menyatakan tak sepakat dengan pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP. "Gerindra menyambut baik karena kami lebih dulu sebenarnya berupaya agar RUU KUHP yang kontroversial itu tidak segera diundangkan dalam pembahasan tingkat dua," kata Dasco, Jumat lalu.

7. PKS

Anggota Komisi Hukum DPR Nasir Djamil berpendapat sebaiknya RKUHP tetap disahkan oleh DPR periode sekarang. Dia mengatakan masih ada waktu untuk membahas kembali RKUHP itu sebelum masa kerja DPR periode 2014-2019 berakhir pada akhir bulan ini.

Dia meyakini dalam waktu singkat pemerintah dan DPR bisa menyelesaikan beberapa pasal krusial yang dipersoalkan. "Sebab pengambilan putusan tingkat I sudah dilakukan dan tidak ada sinyal bahwa Presiden (Jokowi) akan menunda pengesahan RUU KUHP," kata Nasir, Jumat lalu.

8. PAN
Anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi PAN, Muslim Ayub menyebut Jokowi tidak tahu aturan dengan tiba-tiba meminta penundaan pengesahan RKUHP. Padahal, ujar dia, pembahasan dengan pemerintah telah selesai dan disepakati akan dibawa ke paripurna DPR untuk disahkan.

"Jokowi tidak mengerti aturan. DPR tidak dihargai. Kami sudah RDPU kemana-mana, enggak ada angin enggak ada hujan tiba-tiba dicabut. Kami keberatan," ujar Muslim, kemarin.

9. Demokrat

Anggota Komisi III Demokrat, Didik Mukriyanto mengatakan, dalam pandangan mini di Komisi III, Demokrat dapat menyetujui RUU KUHP untuk dibahas dan disahkan dalam pembahasan tingkat II di Rapat Paripurna alias tidak sepakat pengesahan ditunda.

"Kami berpandangan bahwa kebijakan pembangunan hukum melalui RUU KUHP akan menjadi peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia, termasuk upaya dekolinisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial dan sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab," ujar Didik, kemarin.

10. PKB

Anggota Komisi Hukum DPR dari PKB Anwar Rachman menyayangkan kemungkinan penundaan pengesahan RKUHP. Dia mengatakan, proses pembuatan dan pembahasan RKUHP sudah berjalan 40 tahun serta menguras anggaran, tenaga, dan pikiran.

Dia menilai dalam demokrasi wajar saja ada pro kontra terhadap RKUHP. Meski partainya adalah pendukung Presiden Jokowi, Anwar berpendapat sebaiknya RKUHP tetap disahkan.

"Yang tidak setuju terhadap pasal-pasal dalam KUHP baru kan bisa ajukan judicial review ke MK. Kan masih ada tenggang waktu dua tahun. Pada saat UU tersebut berlaku sudah sempurna," kata Anwar. "Kalau tidak sekarang kapan lagi kita punya KUHP sendiri."






Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

12 jam lalu

Iskan Lubis Minta Maaf Keluarkan Suara Terlalu Tinggi di Paripurna RKUHP

Politikus PKS Iskan Lubis meminta maaf karena mengeluarkan nada tinggi saat menyampaikan pendapat di rapat paripurna pengesahan RKUHP.


KUHP Dianggap Perparah Ekonomi, Ekonom: Kalau Mau Investasi Masuk, Harus Dibatalkan

12 jam lalu

KUHP Dianggap Perparah Ekonomi, Ekonom: Kalau Mau Investasi Masuk, Harus Dibatalkan

KUHP yang baru dianggap bakal memperburuk dampak resesi global 2023.


Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

13 jam lalu

Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kritik Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terhadap KUHP baru


Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Iskan Lubis di Paripurna KUHP Ditutup, MKD: Dia Akui Salah

13 jam lalu

Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Iskan Lubis di Paripurna KUHP Ditutup, MKD: Dia Akui Salah

MKD menutup kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Iskan Lubis saat rapat paripurna pengesahan UU KUHP


KUHP Disahkan, Dinas Pariwisata Bali Minta Turis Asing Tak Khawatir Datang ke Pulau Dewata

17 jam lalu

KUHP Disahkan, Dinas Pariwisata Bali Minta Turis Asing Tak Khawatir Datang ke Pulau Dewata

Sejumlah pengusaha perhotelan merasa khawatir atas KUHP baru itu meksi baru akan berlaku tiga tahun lagi.


KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

1 hari lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


KUHP Disahkan, Australia Keluarkan Travel Advice ke Indonesia

1 hari lalu

KUHP Disahkan, Australia Keluarkan Travel Advice ke Indonesia

Usai KUHP disahkan, Pemerintah Australia per hari ini mengeluarkan peringatan baru bagi perjalanan warganya (travel warning) ke Indonesia.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

1 hari lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


KUHP Baru Dinilai Bisa Buat Turis Asing Lari, Ini Jawaban Pemerintah

1 hari lalu

KUHP Baru Dinilai Bisa Buat Turis Asing Lari, Ini Jawaban Pemerintah

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Y. Kim menilai KUHP baru itu akan berdampak terhadap investasi di Indonesia.


DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

1 hari lalu

DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

Bambang Pacul menyatakan DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat.