Mayoritas Partai di DPR Setuju Pengesahan RKUHP Ditunda

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Mayoritas fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta pengesahan RKUHP ditunda.

    Dari 10 anggota fraksi masing-masing partai yang diwawancarai Tempo, enam menyatakan sepakat dan empat menyatakan tidak sepakat. Adapun yang sepakat adalah mayoritas partai pendukung Jokowi yakni; PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura. Dari oposisi, Gerindra mendukung.

    Adapun yang tidak sepakat pengesahan RKUHP ditunda yakni; PKB, PKS, PAN, dan Demokrat. Berikut rincian pernyataan mereka;

    1. PDIP

    Anggota Komisi Hukum DPR sekaligus Panitia Kerja RKUHP dari PDIP Masinton Pasaribu mengatakan akan berkomunikasi dengan seluruh fraksi di DPR ihwal perintah penundaan pengesahan RKUHP ini.

    Masinton berpendapat, selama masa penundaan tersebut DPR dan pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat ihwal pasal-pasal yang dipermasalahkan. "Tentunya DPR wajib melihat dinamika dan mendengar aspirasi yang berkembang terkait penolakan beberapa pasal dalam RKUHP," kata dia, Jumat lalu.

    2. Golkar

    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, Partai Golkar terbuka untuk membahas kembali RKUHP yang dinilai masih menjadi keberatan masyarakat.

    "Kami sepakat dengan presiden. Kami akan mempertimbangkan untuk membahas kembali substansi tentang hal-hal dalam RKUHP," ujar Ace, kemarin.

    3. Partai NasDem

    Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate setuju menunda pengesahan RKUHP. Johnny mengatakan harus dilakukan penyisiran lebih lanjut terhadap pasal-pasal krusial di RKUHP mengingat banyaknya pro kontra di tengah masyarakat. "Setuju ditunda dan dibahas DPR periode berikutnya," kata Johnny, Jumat lalu.

    4. PPP

    Anggota Komisi Hukum DPR sekaligus Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menyatakan menyatakan manut saja dengan perintah Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP.

    Dia mengatakan DPR dan pemerintah sama-sama pembentuk UU dan mereka tak bisa memaksakan posisi yang diambil satu sama lain. "Tentu fraksi yang koalisinya masuk ke pemerintahan akan mendukung yang disampaikan Presiden," kata Arsul, Jumat lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Anggota Kabinet Indonesia Maju yang Disusun Jokowi - Ma'ruf

    Presiden Joko Widodo mengumumkan para pembantunya. Jokowi menyebut kabinet yang dibentuknya dengan nama Kabinet Indonesia Maju.