KPK Terus Dalami Suap Restitusi Pajak Distributor Land Rover

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019. KPK kembali menetapkan bekas Bupati Bogor Rahmat Yasin sebagai tersangka korupsi biaya operasional serta biaya kampanye pemilihan kepala daerah dan legislatif tahun 2013-2014 selain itu ia diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol dan mobil Toyota Velfire senilai Rp 825 juta. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk mengusut kasus suap restitusi pajak yang diduga melibatkan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga Darwin Maspolim.

PT WAE merupakan perusahaan penanaman modal asing yang menjalankan usaha di bidang impor mobil merek Jaguar, Bentley, Land Rover dan Mazda.

“Kalau ada kebutuhan untuk pemeriksaan, untuk data dan informasi, kami akan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Kementerian Keuangan khususnya Inspektorat bidang investigasi,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Sabtu, 21 September 2019.

Febri mengatakan dalam kasus ini KPK sudah memeriksa sejumlah saksi. Misalnya, Roland Staehler, pegawai PT WAE, pada 16 September 2019 dan Supervisor Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga, Kantor Wilayah Jakarta, Ramdhi Yadhin pada 21 Agustus 2019.

Menurut Febri, penyidik mendalami lebih lanjut soal proses pemeriksaan pajak PT WAE. Penyidik, kata dia, juga mendalami kesepakatan-kesepakatan yang terjadi, ketika pemeriksa pajak menemukan sejumlah hal dalam pemeriksaan pajak PT WAE.

“(Kami dalami) deal-deal yang terjadi ketika pemeriksa pajak menemukan sejumlah hal, materi itu tidak bisa kami sampaikan,” kata dia.

Dalam perkara ini KPK menetapkan lima orang menjadi tersangka, yakni Komisaris PT WAE Darwin sebagai tersangka pemberi suap. Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala KPP PMA Tiga, Jakarta, Yul Dirga menjadi tersangka penerima suap.

KPK menduga Yul Dirga menerima suap Rp 1,8 miliar dari Darwin agar menyetujui pengajuan restitusi atau klaim lebih bayar pajak PT WAE. Tiga anak buah Yul Dirga yang diduga juga menerima suap adalah Hari Sutrisno, Jumari dan M. Naik Fahmi. Ketiganya adalah tim pemeriksa pajak untuk WAE. KPK menyangka para pejabat pajak memberikan suap untuk menyetujui pengajuan restitusi pajak PT WAE tahun 2015 dan 2016.






Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

2 hari lalu

Analis Perkirakan Dolar Menguat dalam Beberapa Bulan Mendatang, karena...

Di tengah menguatnya indeks dolar, mata uang rupiah ditutup melemah 75 poin dalam perdagangan Senin sore, 3 Oktober 2022.


Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

3 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Soal Ketidakadilan di Depan Para Petinggi Pemuda Pancasila

Anies Baswedan bicara tentang kebijakan penghapusan pajak PBB agar warganya tak terusir dari Jakarta karena pajak yang tinggi.


DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

6 hari lalu

DPR Sahkan RUU APBN 2023 Jadi Undang-undang, Bagaimana Postur Makro Ekonominya?

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang APBN 2023 menjadi undang-undang.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

6 hari lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

8 hari lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

8 hari lalu

Sri Mulyani Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto hingga Agustus

Sri Mulyani juga terhitung telah mengumpulkan pajak pinjol Rp 107,25 miliar hingga Agustus--terhitung sejak Mei.


Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

13 hari lalu

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi, Catat Tanggal dan Ketentuannya

Pemutihan pajak ini diberikan selama tiga bulan, mulai 19 September sampai dengan 19 Desember 2022 dan berlaku di seluruh Samsat di Provinsi Jambi.


Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

15 hari lalu

Adidas Dituduh Lakukan Penggelapan Pajak Besar-besaran di Rusia

Rusia menuduh Adidas melakukan penggelapan pajak besar-besaran setelah hengkang dari negara itu.


DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

19 hari lalu

DKI Hapus Sanksi Administrasi Pajak Daerah 15 September-15 Desember 2022

Pemprov DKI berharap wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya


DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

20 hari lalu

DKI Hapus Denda Pajak Daerah Hingga 15 Desember 2022

Bapenda DKI memberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak dan denda untuk berbagai pajak daerah.