TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi II Budiman Sudjatmiko sepakat dengan usul penarikan militer di Papua. Ia meyakini langkah ini bisa menjadi tahap awal penyelesaian konflik di Bumi Cenderawasih yang tak kunjung usai.
"Pertama itu ditarik kekerasanya, militerismenya ditarik. Bertahap tentu saja," ujar Budiman saat ditemui usai diskusi bertema Nationalism and Separatism: Questions on Papua, di Auditorium Visinema, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 21 September 2019.
Budiman mengatakan maksud dari bertahap tak berarti Papua tak sepenuhnya ditinggalkan. Urusan keamanan ia sarankan diserahkan pada kepolisian yang diperkuat.
"Kepolisian harus dilengkapi agar dia juga tidak jadi bulan-bulanan tokoh kriminal bersenjata. Organisasi Papua Merdeka," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
Setelah itu, langkah dialog dan musyawarah harus dilakukan untuk rekonsiliasi dengan masyarakat Papua. Selain itu, ia juga meminta agar beberapa persoalan pelanggaran HAM di sana harus diselesaikan.
"Mau pendekatan hukum atau pendekatan rekonsiliasi politik harus dimungkinkan ke arah sana. Karena itu juga satu problem yang emang jadi persoalan juga. Di Timor Leste juga seperti itu," kata Budiman.
Dalam debat ini, Budiman menghadapi eks wartawan sekaligus pendiri WatchDoc Documentary Maker, Dhandy Dwi Laksono. Dalam hal ini, keduanya sepakat bahwa penarikan militer dari Papua bisa menjadi langkah jangka pendek untuk menunjukkan itikad baik dari pemerintah.
