Budiman Sudjatmiko Sepakat Usul Menarik Militer dari Papua

Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia Budiman Sudjatmiko mengisi acara Big Questions Forum 4 di Cyber Building, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 3 Agustus 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi II Budiman Sudjatmiko sepakat dengan usul penarikan militer di Papua. Ia meyakini langkah ini bisa menjadi tahap awal penyelesaian konflik di Bumi Cenderawasih yang tak kunjung usai.

"Pertama itu ditarik kekerasanya, militerismenya ditarik. Bertahap tentu saja," ujar Budiman saat ditemui usai diskusi bertema Nationalism and Separatism: Questions on Papua, di Auditorium Visinema, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 21 September 2019.

Budiman mengatakan maksud dari bertahap tak berarti Papua tak sepenuhnya ditinggalkan. Urusan keamanan ia sarankan diserahkan pada kepolisian yang diperkuat.

"Kepolisian harus dilengkapi agar dia juga tidak jadi bulan-bulanan tokoh kriminal bersenjata. Organisasi Papua Merdeka," kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Setelah itu, langkah dialog dan musyawarah harus dilakukan untuk rekonsiliasi dengan masyarakat Papua. Selain itu, ia juga meminta agar beberapa persoalan pelanggaran HAM di sana harus diselesaikan.

"Mau pendekatan hukum atau pendekatan rekonsiliasi politik harus dimungkinkan ke arah sana. Karena itu juga satu problem yang emang jadi persoalan juga. Di Timor Leste juga seperti itu," kata Budiman.

Dalam debat ini, Budiman menghadapi eks wartawan sekaligus pendiri WatchDoc Documentary Maker, Dhandy Dwi Laksono. Dalam hal ini, keduanya sepakat bahwa penarikan militer dari Papua bisa menjadi langkah jangka pendek untuk menunjukkan itikad baik dari pemerintah.






Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

21 menit lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

4 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

18 jam lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


Chad Mundurkan Pemilu Sampai 2 Tahun

18 jam lalu

Chad Mundurkan Pemilu Sampai 2 Tahun

Rencana baru yang disetujui pada Sabtu, 1 Oktober 2022, menyepakati pemilu Presiden Chad mundur selama dua tahun.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

3 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.


Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

3 hari lalu

Kemendagri Mutakhirkan Database tentang Tiga Provinsi Baru di Papua

Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

3 hari lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


AS Dakwa Pasutri Dokter karena Bocorkan Data Kesehatan Militer ke Rusia

3 hari lalu

AS Dakwa Pasutri Dokter karena Bocorkan Data Kesehatan Militer ke Rusia

AS mendakwa pasutri dokter yang membocorkan data pasien militer ke Rusia


Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

4 hari lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

4 hari lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.