PMII Surakarta Tolak Ikut Unjuk Rasa di KPK

Reporter

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat melakukan aksi unjuk rasa, di gedung KPK, Jakarta, Jumat 20 September 2019. Aksi bentrokan terjadi usai mahasiswa PMII melakukan aksi bakar ban di depan gedung KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surakarta mengatakan tak akan mengikuti unjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Kami, PMII Surakarta menolak mengikuti instruksi dari PB PMII untuk melakukan aksi ke KPK," kata Ketua Pengurus PMII Cabang Surakarta Najih Fikriyah saat dihubungi Tempo, Sabtu 21 September 2019.

Alasannya, PMII Surakarta merasa bahwa isu adanya penyidik taliban yang berhembus tak pernah terbukti. 

Penolakan PMII Surakarta didasari kepada hasil Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang menyebutkan bahwa isu Taliban tidak terbukti di KPK.

"Karena memang kelompok Taliban itu kan sama sekali tidak terbukti ada di KPK. Itu kan agak konyol juga," kata Najih.

Sebelumnya, PMII Surakarta mengeluarkan surat pernyataan sikap terkait instruksi aksi dari PB PMII. Surat yang dikeluarkan pada Jumat 20 September 2019  tersebut berisi tiga poin sikap PMII Kota Surakarta.

Pertama, PMII Kota Surakarta menolak aksi turun ke jalan karena isu yang diangkat belum disertai bukti yang jelas. Kedua, PMII Kota Surakarta berkomitmen menjaga idealisme dan harkat martabat PMII sebagai organisasi mahasiswa yang berintegritas.

Ketiga, bekaitan dengan penetapan Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI, PMII Kota Surakarta mempercayakan kasus tersebut kepada proses hukum yang berlaku.

 






Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 jam lalu

Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati dari jabatannya.


Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

1 jam lalu

Kuasa Hukum Bilang Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Roy tergelitik untuk bertanya langsung kepada Lukas Enembe soal tambang emas. Sedang dalam proses perizinan.


Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

3 jam lalu

Cegah Korupsi Impor Pangan, KPK Minta Pemerintah Segera Kelarkan Neraca Komoditas

KPK meminta agar pemerintah membenahi tata-kelola pangan dengan membuat neraca komoditas.


Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

3 jam lalu

Jubir Lukas Enembe Enggan Tanggapi Foto yang Dirilis MAKI

Juru bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, M Rifai Darus mengatakan pihaknya tak mau menanggapi soal foto yang dirilis oleh MAKI soal Lukas.


Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

4 jam lalu

Kuasa Hukum Hormati Jokowi karena Beri Perhatian ke Kasus Lukas Enembe

Jokowi meminta Lukas Enembe menghormati proses hukum di KPK. Dia meminta semua pihak untuk menghormati panggilan KPK.


Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

5 jam lalu

Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Roy mengatakan Lukas Enembe sudah beberapa kali mengalami serangan stroke. Menurut dia, Lukas seharusnya sudah menjalani perawatan di Singapura.


KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

5 jam lalu

KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang dari swasta dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

6 jam lalu

Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

Dua saksi di Kasus Lukas Enembe ialah karyawan swasta Tamara Anggany dan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Wiyanti Hakim


Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

6 jam lalu

Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut merespons singkat kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Kepala negara meminta semua pihak, termasuk Lukas, untuk menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

6 jam lalu

Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

Jokowi mengaku telah memberi perintah khusus kepada Menko Polhukan Mahfud Md usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan tersangka korupsi