Kebakaran Hutan, Greenpeace: Pemerintah Saja Tidak Taat Hukum

Reporter

Tour de Siak Etape III dibatalkan akibat kabut asap tebal. Para pembalap mengenakan masker akibat asap karhutla. (ANTARA/Bayu Agustar Adha)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Kampanye Hutan di Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengatakan jika pemerintah serius ingin menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), harus memulai dengan taat hukum mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA). Putusan MA pada 16 Juli 2019 menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah menteri bersalah dalam kasus karhutla di Kalimantan. Alih-alih menjalankan putusan, tiga hari setelah sidang MA itu, Menteri LHK Siti Nurbaya malah menyatakan pemerintah akan mengajukan peninjauan kembali (PK).

"Sikap pemerintah ini menjadi preseden buruk. Jika pemerintah saja tidak taat hukum, bagaimana dengan pelaku pembakar hutan?," ujar Arie dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta pada Sabtu, 21 September 2019.

Arie adalah inisiator gugatan warga (citizen lawsuit) yang pada 2015, bersama enam perwakilan warga Palangka Raya menggugat Presiden RI dan sejumlah menteri serta pemerintah daerah karena kebakaran hebat terjadi di Kalimantan pada 2015.

Beberapa tuntutan yang dikabulkan oleh hakim. PN Palangkaraya menyatakan presiden harus menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pemerintah harus pula menerbitkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan lintas sektor untuk mencegah dan menangani masalah kebakaran hutan.

Arie yang baru saja kembali dari Palangka Raya mengatakan kondisi kabut asap semakin parah, kualitas udara terus memburuk, kabut asap semakin tebal, dan penerbangan dibatalkan. "Saya pulang ke Palangka Raya untuk mengevakuasi keluarga saya yang selama ini tinggal di sana," ujar dia.

Jika dibandingkan dengan kebakaran hutan dan lahan besar pada 2015, kata dia, kondisi asap saat ini hampir sama. Namun, ujar Arie, pemerintah pusat dan daerah tidak memberi perhatian kepada warga.

Empat tahun berlalu, kebakaran hutan dan lahan terjadi lagi. Tidak ada pembenahan berarti yang dilakukan di Kalimantan Tengah. Pemerintah, diakuinya telah membentuk Badan Restorasi Gambut yang bertugas memastikan lahan gambut tidak boleh kering agar tak mudah terbakar. Tapi Greenpeace melihat kerja badan ini tidak optimal. Upaya menjaga lahan gambut agar tidak kering tidak dilakukan.

Untuk itu, Greenpeace akan mensomasi pemerintah untuk mengingatkan agar presiden dan jajarannya mematuhi dan menjalankan putusan MA pada 16 Juli lalu. Ari cs. juga tidak akan berhenti memberi tahu publik dan mengajak warga tentang persoalan ini. “Masalah ini harus menjadi perhatian banyak orang karena ini masalah penting," ujar Arie.






Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

6 jam lalu

Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

Terpidana kasus mafia tanah di Medan, Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejagung setelah buron 6 tahun. kasus apa yang menjerat koruptor Rp 187 M ini?


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

6 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

7 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

8 jam lalu

Buntut Kasus Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung Akan Rotasi Staf dan Panitera Pengganti

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati membuat Mahkamah Agung berbenah. Mereka akan merotasi panitera yang bermasalah.


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

9 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

9 jam lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

10 jam lalu

Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

Pembangunan PLTU Batang kerap didemo warga dan aktivis lingkungan. Begini profil dari perencanaan hingga operasi PLTU Batang, Agustus 2022 lalu.


KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

15 jam lalu

KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

KPK memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati


Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

1 hari lalu

Sudrajad Dimyati Ditahan KPK, Bagaimana Proses Pengangkatan Hakim Agung?

Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Bagaimana proses pengangkatan hakim agung?


Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

Ketua KY Sambangi KPK Bahas Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Agung Kamar Perdata Sudrajad Dimyati dari jabatannya.