Polemik RKUHP, Jokowi Dituding Abaikan Waktu dan Tenaga DPR

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers penundaan pengesahan RKUHP di Istana Bogor, Jakarta, Jumat, 20 September 2019. Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati revisi KUHP dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I pada Rabu kemarin, 18 September 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers penundaan pengesahan RKUHP di Istana Bogor, Jakarta, Jumat, 20 September 2019. Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati revisi KUHP dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I pada Rabu kemarin, 18 September 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Permintaan Presiden Jokowi kepada DPR agar menunda pengesahan RKUHP (Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikritik keras oleh Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond J. Mahesa, yang juga politikus Partai Gerindra.

    Desmond menganggap Presiden Jokowi tidak menghargai waktu dan biaya yang telah dihabiskan oleh DPR serta pihak-pihak terkait untuk membahas RKUHP. Apalagi, RKUHP adalah rancangan undang-undang usulan Pemerintah.

    Dia mengakui bahwa Jokowi dan DPR ditekan oleh masyarakat yang keberatan dengan sejumlah materi RKUHP. Keberatan itu diwujudkan dalam berbagai bentuk kritik, termasuk demonstrasi mahasiswa di Gedung DPR.

    Di sisi lain ada kesepakatan DPR dengan pemerintah untuk mengesahkan RKUHP pada 24 September 2019. Sedangkan keberatan atas substansi RKUHP setelah diundangkan bisa dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. 

    "Kalau begini caranya, kami fraksi yang tidak setuju terhadap rancangan undang-undang ini, kalau kalah suara, ya jadi parlemen jalanan saja biar dibatalkan," ujar Desmond menyindir Jokowi.

    Kemarin, Jumat, 20 September 2019, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP untuk dibahas oleh DPR periode 2019-2024. Keputusan presiden ini ditanggapi dengan berbagai respons oleh politikus di Senayan.

    Ada yang menganggap Jokowi plin-plan dan terlambat tapi ada pula setuju sambil mengingatkan bahwa penundaan ini mestinya tak sekadar mengulur waktu tetapi juga melihat substansi.

    Adapun Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim sejak awal Gerindra yang kerap kali memperjuangkan penundaan pengesahan RKUHP dengan alasan ada beberapa pasal yang konstroversial. Namun, terpaksa ikut dalam pembahasan karena kalah suara dengan mayoritas fraksi.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.