Pasal Tipikor di RKUHP, Yasonna: Hukuman Bagi Pejabat Lebih Berat

Reporter

Editor

Ali Anwar

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyerahkan Pandangan akhir Pemerintah terkait Revisi UU KPK kepada Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (tengah), Ketua KPK Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan), dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. DPR RI mengesahkan Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan munculnya pasal tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dimaksudkan agar membedakan berat hukuman bagi pelakunya.

Menurut dia, di RKUHP hukuman pidana korupsi oleh pejabat negara akan lebih berat. "Ini dimaksudkan supaya membedakan lebih berat hukuman kepada pejabat negara daripada orang yang tidak pejabat negara,” kata Yasonna saat konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Jakarta Pusat, Jumat, 20 September 2019.

“Karena Pasal 2 dan 3 Tipikor mengancamkan hukuman lebih tinggi, setiap orang lebih tinggi dan ancaman minimum khusus bagi penyelenggara negara," ujar Yasonna. Menurut dia, pasal tipikor ini dimaksudkan agar hukuman bagi pejabat negara ketimbang rakyat biasa. Hal ini juga akan membuat berat hukuman akan spesifik dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

"Jadi, melindungi pelaku yang tidak memiliki peran besar dalam tindak pidana korupsi dan memberikan ancaman yang lebih berat kepada pelaku yang memegang peran dalam pelaksanaan korupsi," kata Yasonna.

Dimasukkannya tipikor dalam RUU KUHP ini sejak awal menuai kritik dari kelompok masyarakat. Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch Tama S. Langkun mengatakan, ketentuan tipikor dalam RKUHP ini sebenarnya membingungkan.

Menurut Tama, RKUHP tak jelas mengatur bagaimana kekhususan UU Tipikor. Hal ini dinilai akan menimbulkan kekacauan hukum nantinya. "Ketika ada norma-norma yang mirip, misalnya kerugian negara, mana yang akan dipakai? Secara prinsip yang pas ya lex specialis, tapi kan enggak ada jaminan karena di dalam RKUHP juga tak disebut kekhususan UU Tipikor," kata Tama kepada Tempo, Ahad, 15 September 2019.

Tak hanya pasal tipikor, belasan pasal lain juga dipermasalahkan oleh koalisi masyarakat sipil dan akademisi. Banyaknya protes terhadap perubahan ini membuat Presiden Joko Widodo meminta agar DPR menunda pengesahannya.






Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

11 jam lalu

Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah daerah.


Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

1 hari lalu

Menkumham Yasonna H Laoly Beri Pemahaman Sejak Dini ke Murid SD dan SMP

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly pagi ini melakukan kunjungan ke Sekolah Dasar Negeri Percontohan PAM di Makassar, Sulawesi Selatan.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

2 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

2 hari lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


23 Napi Koruptor Ramai-ramai Bebas Bersyarat, Apa Syaratnya?

19 hari lalu

23 Napi Koruptor Ramai-ramai Bebas Bersyarat, Apa Syaratnya?

Sepanjang September 2022, sebanyak 23 napi koruptor telah bebas bersyarat. Begini syarat narapidana mendapat pembebasan bersyarat.


Mantan Jaksa Pinangki Bebas Bersyarat, Apa Ketentuannya?

22 hari lalu

Mantan Jaksa Pinangki Bebas Bersyarat, Apa Ketentuannya?

Eks jaksa Pinangki terbukti terima suap Djoko Tjandra divonis 10 tahun, lalu Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas menjadi 4 tahun, kini bebas bersyarat


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

24 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

29 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.


Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

31 hari lalu

Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

Kemenkumham menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.


Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

31 hari lalu

Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

Eddy menyadari untuk mensosialisasikan 37 BAB dan 632 Pasal yang termuat dalam RKUHP bukan perkara mudah.