Komnas HAM Minta Jokowi Cari Pengganti Wiranto dari Sipil

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. TEMPO/Ijar Karim

    Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. TEMPO/Ijar Karim

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih pengganti Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari kalangan sipil. Wiranto merupakan pensiunan tentara.

    "Kalau Jokowi mau mengekspresikan bahwa dia komitmen dengan demokrasi, maka Menkopolhukam ada baiknya dari orang sipil," kata Anam kepada Tempo pada Jumat, 20 September 2019.

    Anam menjelaskan, Menkopolhukam seharusnya lepas dari rekam jejak pelanggaran kasus HAM berat masa lalu. Jika rekam jejaknya tak buram, Menkopolhukam selayaknya bisa lebih mendengarkan esensi teriakan dan kritik publik tentang keadilan.

    Untuk itu, menurut dia, diperlukan sosok yang cakap berkomunikasi dengan publik, cakap berkomunikasi dengan seluruh organ di kementerian, dan cakap menyampaikan hal strategis dalam ruang yang sangat besar kepada Presiden. "Selain itu, dibutuhkan sosok yang memahami politik internasional, dinamika HAM dan narasi hukum."

    Anam mengatakan hingga menjelang akhir masa pemerintahan periode pertama, komitmen Presiden Jokowi terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sangat rendah dan tidak jelas.

    Dia bahkan mengatakan, tak ada rapor penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Salah satu akibatnya karena Menkopolhukam berekam jejak buram dan tak bersih.

    "Penyelesaian pelanggaran HAM rapot merah, kosong. Bahkan enggak ada rapotnya. Ini pelanggaran HAM satupun enggak diselesaikan. Ini terjadi karena komitmennya enggak di situ," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?