Sejumlah Pasal RKUHP Dipermasalahkan, Yasonna: Kurang Sosialisasi

Reporter

Suasana rapat dalam Badan Legislasi DPR bersama dengan perwakilan pemerintah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin terkait revisi UU KPK, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin 15 September 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, Jakarta-Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui masih ada kekurangan dalam proses sosialisasi Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hal ini, kata dia, membuat banyak pihak salah memahami konteks perubahan dalam KUHP.

"Ini mungkin, gimana ya, kami memang juga mungkin (salah) tidak melakukan hal (sosialisasi). Saya juga mungkin. Kesalahan kita adalah (tidak) sosialisasi," kata Yasonna dalam konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Jakarta Pusat, Jumat, 20 September 2019.

Yasonna menuturkan selama ini pembahasan soal RKUHP sudah dilakukan secara transparan. Selama empat tahun terakhir pembahasan rutin di Panitia Kerja RKUHP DPR dilakukan secara terbuka.

Ia pun menyebut pembahasannya sudah melibatkan lembaga-lembaga lain. "Setiap ada perdebatan, dari pakar dari apa kami undang. Dari Komnas HAM, KPK, dari mana-mana kami undang," kata Yasonna.

Hanya saja, Yasonna menduga pembahasan ini luput dari pemberitaan media. Karenanya ketika mulai ramai diberitakan, banyak yang kaget tanpa memandang proses pembuatannya.

Akibatnya, Yasonna mengatakan banyak pihak yang salah memahami RKUHP ini dan membaca draf RKUHP lama yang sudah banyak berubah. Padahal, ia meyakini RKUHP saat ini sudah lebih lengkap dan lebih baik. "Ini yang brangkali mungkin sama-sama di situ kita salahnya," kata Yasonna.

Melihat gejolak penolakan di masyarakat terhadap RKUHP, hari ini Presiden Joko Widodo telah meminta agar pengesahan RKUHP ditunda. Jokowi mengatakan ada 14 pasal yang perlu dikaji ulang.

Yasonna dalam penjelasannya, mengatakan pasal yang dikaji ulang adalah pasal yang banyak disalahartikan oleh masyarakat. Beberapa pasal itu adalah Pasal 219 tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, pasal 278 tentang pembiaran unggas, Pasal 414 tentang mempertunjukan alat kontrasepsi, Pasal 417 tentang perzinahan, Pasal 418 tentang kohabitasi, Pasal 432 tentang penggelandangan, Pasal 470 tentag aborsi, dan Pasal 604 tentang tindak pidana korupsi.






Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

5 jam lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

14 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

16 hari lalu

Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

Di depan Yasonna Laoly, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi dan bawahnnya diganti saja kalau tidak punya kemampuan mereformasi Imigrasi.


Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

16 hari lalu

Yasonna Laoly Bakal Usulkan Dirjen Baru Usai Disemprot Jokowi soal Imigrasi

Pernyataan ini disampaikan Yasonna Laoly merespons kekesalan Jokowi soal layanan visa on arrival (VoA) dan Kitas di kantor Imigrasi.


SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

17 hari lalu

SK PPP Kubu Muhammad Mardiono Keluar dalam 5 Hari, Pengamat Curigai Ada Dukungan Kekuatan Politik Besar

Pengamat menilai ada kekuatan politik yang ingin memanfaatkan PPP kubu Muhammad Mardiono untuk mengamankan capres pilihannya.


Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

17 hari lalu

Soal Pengesahan Mardiono Jadi Plt Ketum PPP, Menkumham Yasonna: Itu SK Resmi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengkonfirmasi kabar terbitnya surat keputusan pengesahan penetapan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP.


Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

17 hari lalu

Kemenkumham Resmi Sahkan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP

Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana tugas Ketua Umum PPP yang baru. Arsul Sani telah menerima surat itu.


Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

18 hari lalu

Menkumham Yasonna Laoly Belum Sahkan Kepengurusan Baru PPP

Yasonna Laoly menyatakan pihaknya masih mengaji berkas kepengurusan baru PPP.


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

18 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, Menkumham: Pemerintah Tak Bisa Melawan Putusan MA

Yasonna Laoly memastikan program bebas bersyarat yang dijalani 23 napi korupsi sudah sesuai ketentuan.


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

22 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR