Komnas HAM Nilai Jokowi Tak Punya Rapor Penyelesaian Kasus HAM

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam usai diskusi soal RUU Terorisme di bilangan Menteng, Jakarta, 19 Mei 2018. TEMPO/M Rosseno Aji

    Komisioner Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam usai diskusi soal RUU Terorisme di bilangan Menteng, Jakarta, 19 Mei 2018. TEMPO/M Rosseno Aji

    TEMPO.CO, Jakarta-Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam mengatakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sangat rendah dan tidak jelas.

    "Penyelesaian pelanggaran HAM rapor merah, kosong. Bahkan enggak ada rapornya. Ini (pelanggaran HAM) satu pun enggak (diselesaikan). Ini terjadi karena komitmennya enggak di situ," kata Choirul kepada Tempo di Jakarta, Jumat, 20 September 2019.

    Choirul menuturkan masa jabatan Presiden Jokowi di periode pertama tak memberi arahan jelas kepada aparatur negara, khususnya Komnas HAM. Jika ada arahan yang jelas, Choirul menilai pengawasan HAM akan semakin lebih mudah, terutama terkait penyelesaian dan penghargaan kasus HAM yang mesti ditingkatkan.

    "Kalau ada arahan jelas kayak gitu, saya yakin kehidupan sosial politik kita akan lebih baik. Tapi kan Pak Jokowi tidak memberi arahan dan komitmennya disitu. Lebih suka infrastuktur daripada HAM," katanya.

    Choirul bercerita, pertemuannya dengan Presiden Jokowi pada Juli 2018 lalu, Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat agar segera dibawa ke pengadilan. Namun dia kecewa sampai saat ini tak ada follow up yang dilakukan Presiden.

    "Terus perintah Pak Jokowi kepada Jaksa Agung di depan kami itu sebagai apa? Dalam konteks politik, itu mencerminkan bahwa enggak kuat politiknya Presiden soal HAM. Enggak ada loh realisasinya," ujarnya.

    HALIDA BUNGA FISANDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.