Jadi Plt Menpora, Hanif Dhakiri: Tak Ada yang Istimewa

Reporter:
Editor:

Purwanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dalam Seminar Pra Munas XIII KAGAMA di Balikpapan, Sabtu 7 September 2019. (istimewa)

    Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dalam Seminar Pra Munas XIII KAGAMA di Balikpapan, Sabtu 7 September 2019. (istimewa)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan dan Tranmigrasi Hanif Dhakiri mengaku tidak ada hal yang istimewa dengan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Menteri Pemuda dan Olahraga.

    "Tentu ini perintah Presiden, akan saya jalankan," katanya di sela Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Purwakarta, Jumat.

    Ia mengatakan, penunjukan dirinya sebagai Plt Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) bukan hal istimewa. Sebab sebelumnya saat Imam Nahrawi menjalankan ibadah haji, dirinya juga sempat menjadi pelaksana tugas.

    Ditanya tentang langkah yang akan dilakukan dengan penunjukan Plt Menpora itu, Hanif mengaku akan melihat program kerja di Kemenpora terlebih dahulu.

    "Nanti akan dilihat dulu. Tapi ini kan sebulan lagi, jadi (mungkin) tidak ada kebijakan yang strategis," katanya.

    Ia mengaku sedih atas persoalan yang dihadapi Imam Nahrawi. Sebab mantan Menpora itu merupakan sahabatnya dan baginya Imam Nahrawi merupakan orang yang baik.

    "Kalau ditanya soal hati, tentu saya sangat sedih ya. Menpora itu sahabat saya, beliau juga orang baik," kata Hanif.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Plt Menteri Pemuda dan Olahraga.

    "Ini tadi Presiden menandatangani Keppres Pemberhentian Imam Nahrawi sebagai Menpora dan mengangkat saudara Hanif Dhakiri menjadi plt Menpora," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat.

    Menurut Pratikno, terdapat beberapa pertimbangan dalam pemilihan Hanif sebagai plt Menpora. Dengan penunjukan itu, maka Hanif merangkap jabatan sebagai Menteri Ketenagakerjaan sekaligus sebagai plt Menpora.

    Dia mengatakan salah satu pertimbangan itu karena alasan politik, yakni Hanif berasal dari partai politik yang sama dengan Imam, Partai Kebangkitan Bangsa. 



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.