Polri Masih Cari Penyebab Ledakan Gudang Amunisi Brimob Srondol

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polda Jawa Tengah mulai memperbaikai rumah-rumah warga yang rusak akibat ledakan dan kebakaran gudang bahan peledak di Mako Brimob Srondol, Semarang.  ANTARA

    Polda Jawa Tengah mulai memperbaikai rumah-rumah warga yang rusak akibat ledakan dan kebakaran gudang bahan peledak di Mako Brimob Srondol, Semarang. ANTARA

    TEMPO.CO, Solo-Kepolisian Daerah Jawa Tengah belum bisa memastikan penyebab meledaknya gudang amunisi Markas Komando Brimob di Srondol, Semarang, pada akhir pekan lalu. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

    "Kami perlu waktu untuk mengamanan lokasi," kata Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Rycko Amelza Dahniel  di Solo, Jumat 20 September 2019. Sebab, gudang itu menyimpan sejumlah bahan peledak temuan masyarakat sisa Perang Dunia II.

    Menurut Rycko tidak semua benda ikut meledak saat kejadian. Sehingga polisi harus membersihkan dan mengumpulkan bahan peledak yang tersisa untuk memastikan keamanan di lokasi itu. "Baru Rabu kemarin bisa selesai," katanya.

    Selain dikumpulkan, bahan peledak itu saat ini juga telah diledakkan. "Tim Brimob sudah melakukan disposal," katanya.

    Kepolisian baru bisa melakukan olah tempat kejadian perkara pada Kamis kemarin. Mereka melibatkan tim laboratorium kriminal serta tim Indonesia Automatic Finger Print Identification System (INAFIS). "Hingga saat ini masih berlangsung, hasilnya hingga saat ini belum keluar," katanya.

    Dia menyebut ada berbagai kemungkinan penyebab ledakan itu. Selain faktor kelalaian petugas, penyebab ledakan bisa berasal dari arus pendek listrik maupun proses korosi. "Yang paling mungkin adalah karena korotif karena usia bahan peledak itu sudah tua," katanya.

    AHMAD RAFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.