Tolak Penundaan, Fahri Hamzah Ingin Jelaskan ke Jokowi Soal RKUHP

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyerahkan Pandangan akhir Pemerintah terkait Revisi UU KPK kepada Wakil Ketua DPR selaku pimpinan sidang Fahri Hamzah (tengah), Ketua KPK Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua kanan), dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto (kiri) dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2019. DPR RI mengesahkan Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi datang ke gedung DPR terkait sikap dia yang meminta penundaan pengesahan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Mungkin presiden belum mendapatkan penjelasan yang komplit. Karena itu, saya mengusulkan agar presiden mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR pada hari Senin sebelum hari Selasa disahkan menjadi undang-undang," ujar Fahri Hamzah saat dihubungi Tempo pada Jumat, 20 September 2019.

Fahri keukeuh agar Revisi KUHP ini tetap disahkan meski Jokowi menyebut ada 14 pasal yang perlu dikaji ulang. "Presiden perlu mendengar langsung dari yang sudah 40 tahun membahas UU ini enggak selesai-selesai," ujar dia.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja memerintahkan menunda pengesahan Revisi KUHP. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Bambang Soesatyo menyatakan lembaga legislatif akan mempertimbangkan permintaan Jokowi tersebut.

"Saya sebagai pimpinan DPR sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pimpinan fraski dan sepakat untuk mengkaji kembali apa yang sudah disampaikan oleh presiden untuk menunda pengesahan pada hari Selasa (pekan depan), sambil melihat lagi pasal yang masih pro dan kontra," ujar Bamsoet di Hotel Sultan, Jakarta pada Jumat, 20 September 2019.

Partai-partai masih beda pendapat soal penundaan pengesahan RKUHP ini. Adapun PPP dan Nasdem sudah menyatakan sikap setuju dengan presiden. Sementara PKS menyatakan menentang.

Anggota Fraksi PKS, Nasir Djamil menilai pembahasan ke tingkat dua perlu dilanjutkan karena sebelumnya sudah disepakati untuk dibawa ke paripurna dalam rapat membawa revisi KUHP ke paripurna. Keputusan itu diambil dalam rapat pemerintah bersama Komisi Hukum DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2019. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly hadir mewakili pemerintah dalam pengambilan keputusan tersebut.

"Putusan tingkat satu sudah dilakukan dan tidak ada sinyal bahwa presiden akan menunda pengesahan Revisi KUHP," ujar Nasir saat dihubungi Tempo pada Jumat, 20 September 2019.






Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

11 menit lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

59 menit lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

1 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

1 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.


Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

1 jam lalu

Istana Ganti Ponsel Sabrila, Siswi SMA yang Ponselnya Rusak Saat Kejar Jokowi

Pihak Istana Kepresidenan mengganti ponsel milik Sabrila, siswi SMA di Buton Selatan yang ponselnya rusak saat mengejar rombongan Presiden Jokowi.


Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

2 jam lalu

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tertinggi di G20

Jokowi menjelaskan saat ini kondisi ekonomi global sedang sulit.


Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

2 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Alasan RI Pede Pertumbuhan Ekonomi Bisa Tembus 6 Persen

Di negara lain, ucap Sri Mulyani, tidak semua warga bisa menikmati kehidupan yang biasa layaknya orang Indonesia.


Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

2 jam lalu

Terkini BIsnis: Jokowi Minta Sri Mulyani Eman-eman APBN, BI Komentari Rupiah Jeblok

Berita terkini bisnis pada siang hari ini dimulai dari permintaan Presiden Jokowi ke Sri Mulyani agar berhati-hati dalam mengelola APBN.


Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

3 jam lalu

Jokowi Sebut RI Hadapi Tantangan Berat Ekonomi Global: Bukan Barang Gampang, Tapi...

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai saat ini Indonesia menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup sulit.


Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

3 jam lalu

Kala Jokowi Minta Sri Mulyani Hati-hati Kelola APBN: Dieman-eman

Jokowi berpesan agar bendahara negara mengatur belanja untuk kepentingan-kepentingan yang produktif.