Ketua DPR Sebut Eropa Minta Larangan LGBT di RKUHP Dicabut

Wakil Ketua Bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) seusai bertemu Presiden RI Ketiga BJ. Habibie di kediamannya, Patra Kuningan, Jakarta pada Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku bahwa lembaga legislatif sempat mendapatkan tekanan dari pihak asing, khususnya Eropa dalam pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Mereka, kata Bamsoet, meminta pasal larangan tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dicabut dari RUU KUHP.

"Kami banyak mendapat tekanan keras dari pihak-pihak asing dan Eropa. Mereka menghendaki pasal yang larang LGBT itu dicabut," kata Bambang di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 20 September 2019.

Pasal yang mengatur larangan LGBT diatur dalam RUU KUHP Pasal 421 ayat 1, yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III".

Bamsoet menyebut, dalam draft final RKUHP, pasal tersebut tetap ada kendati mendapat tekanan asing. "Semangat kami di DPR sebagai bangsa dengan mayoritas Islam, muslim dan kita bangsa yang beragama kami secara tegas menolak LGBT," ujar dia.

Bamsoet mengatakan, DPR dan Pemerintah tak ingin generasi muda Indonesia memiliki sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. "Kami tidak ingin anak-anak bangsa kami memiliki kehidupan yang bertentangan dengan agama," ujar dia.






Kemenkumham Bilang Pasal Penggelandangan di RKUHP akan Diatur Perda

11 hari lalu

Kemenkumham Bilang Pasal Penggelandangan di RKUHP akan Diatur Perda

Jangan sampai RKUHP terlalu banyak mengatur hal kecil, namun malah mengabaikan atau tidak mengatur secara jelas hal yang esensial.


Intimate Talk Most Radio: Awas! RKUHP Bisa Menyasar Siapa Saja

11 hari lalu

Intimate Talk Most Radio: Awas! RKUHP Bisa Menyasar Siapa Saja

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai bakal memicu klaster tahanan baru di penjara


Mahfud Md Sebut Diskusi 14 Isu Krusial RKUHP DIselenggarakan Menkominfo

12 hari lalu

Mahfud Md Sebut Diskusi 14 Isu Krusial RKUHP DIselenggarakan Menkominfo

Pemerintah menyiapkan diskusi mengenai 14 isu krusial di RKUHP. Mahfud Md mengatakan penyelenggaranya adalah Menkominfo Johnny G Plate.


Jokowi Minta Lagi Usul Masyarakat soal 14 Masalah di RKUHP

12 hari lalu

Jokowi Minta Lagi Usul Masyarakat soal 14 Masalah di RKUHP

Pemerintah akan kembali membuka diskusi atas 14 masalah yang muncul di RKUHP melalui dua jalur.


Di Hadapan Anies, Politikus PKS Singgung LGBT dalam Citayam Fashion Week

13 hari lalu

Di Hadapan Anies, Politikus PKS Singgung LGBT dalam Citayam Fashion Week

Politikus PKS Suhud Alynudin menilai isu LGBT bisa menimbulka konflik antara warga dan remaja SCBD


Ucapan Wagub DKI soal LGBT dan Citayam Fashion Week Dinilai Diskriminatif

17 hari lalu

Ucapan Wagub DKI soal LGBT dan Citayam Fashion Week Dinilai Diskriminatif

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyinggung soal LGBT di tengah tren Citayam Fashion Week


TikToker Mesir Ditangkap di Arab Saudi karena Diduga Memuat Konten Lesbian

17 hari lalu

TikToker Mesir Ditangkap di Arab Saudi karena Diduga Memuat Konten Lesbian

Seorang TikToker asal Mesir, Tala Safwan, ditangkap di Arab Saudi karena sebuah video yang diduga memuat konten lesbian.


Siapa Pembunuh Brigadir Yosua

19 hari lalu

Siapa Pembunuh Brigadir Yosua

Dua pekan berlalu polisi tak kunjung bisa mengungkap kejanggalan kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua.


Wamenkumham Klaim Sudah Bahas 14 Isu Krusial RKUHP dengan Publik

19 hari lalu

Wamenkumham Klaim Sudah Bahas 14 Isu Krusial RKUHP dengan Publik

Wamenkumham Eddy Hiariej terangkan soal perjalanan pembahasan RKUHP. Sosialisasi dan pembahasan publik dilakukan di 12 kota.


Pembahasan Ulang RKUHP Diminta Tak Hanya Dibatasi pada 14 Isu

19 hari lalu

Pembahasan Ulang RKUHP Diminta Tak Hanya Dibatasi pada 14 Isu

Konsep RKUHP untuk menggabungkan sebagian delik pidana khusus ke dalam RKUHP juga dinilai bermasalah.