Ketua DPR Sebut Eropa Minta Larangan LGBT di RKUHP Dicabut

Wakil Ketua Bidang Pratama Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) seusai bertemu Presiden RI Ketiga BJ. Habibie di kediamannya, Patra Kuningan, Jakarta pada Senin, 15 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku bahwa lembaga legislatif sempat mendapatkan tekanan dari pihak asing, khususnya Eropa dalam pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Mereka, kata Bamsoet, meminta pasal larangan tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dicabut dari RUU KUHP.

"Kami banyak mendapat tekanan keras dari pihak-pihak asing dan Eropa. Mereka menghendaki pasal yang larang LGBT itu dicabut," kata Bambang di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 20 September 2019.

Pasal yang mengatur larangan LGBT diatur dalam RUU KUHP Pasal 421 ayat 1, yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori III".

Bamsoet menyebut, dalam draft final RKUHP, pasal tersebut tetap ada kendati mendapat tekanan asing. "Semangat kami di DPR sebagai bangsa dengan mayoritas Islam, muslim dan kita bangsa yang beragama kami secara tegas menolak LGBT," ujar dia.

Bamsoet mengatakan, DPR dan Pemerintah tak ingin generasi muda Indonesia memiliki sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. "Kami tidak ingin anak-anak bangsa kami memiliki kehidupan yang bertentangan dengan agama," ujar dia.






Paus Fransiskus: Mengkriminalisasi Orang-orang LGBT Adalah Dosa dan Tidak Adil

16 jam lalu

Paus Fransiskus: Mengkriminalisasi Orang-orang LGBT Adalah Dosa dan Tidak Adil

Paus Fransiskus mengatakan Tuhan mengasihi dan menyertai orang-orang yang memiliki ketertarikan sesama jenis.


PM Jepang Kishida Pecat Sekretaris yang Mengomel Soal LGBT

2 hari lalu

PM Jepang Kishida Pecat Sekretaris yang Mengomel Soal LGBT

Popularitas Kishida berkurang setengah menjadi sekitar 30% sejak tahun lalu, setelah banyak pejabat senior mengundurkan diri karena skandal.


Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

3 hari lalu

Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

Aktivis Bivitri Susanti menilai isu anti-LGBT, termasuk soal pembahasan raperda ramai digulirkan di beberapa daerah sebagai tren jelang pemilu 2024


Wacana Perda LGBT di Kota Bandung, Ini Pro dan Kontranya

11 hari lalu

Wacana Perda LGBT di Kota Bandung, Ini Pro dan Kontranya

DPRD Kota Bandung mewacanakan perancangan Perda LGBT. Ada yang mendukung, dan ada pula yang menolak.


Puan Maharani Diangkat Jadi Warga Kehormatan Korps Marinir, Apa Artinya?

12 hari lalu

Puan Maharani Diangkat Jadi Warga Kehormatan Korps Marinir, Apa Artinya?

Puan Maharani Ketua DPR dan perempuan pertama yang mendapat anugerah sebagai Warga Kehormatan Marinir


Joe Biden Akan Bertemu Ketua DPR Bahas Ambang Batas Utang

16 hari lalu

Joe Biden Akan Bertemu Ketua DPR Bahas Ambang Batas Utang

Joe Biden mengumumkan pihaknya akan berdiskusi dengan Ketua DPR dari Partai Republik McCarthy tentang rencana menaikkan plafon utang


Dua Polisi Pasangan Sejenis di Bangka Belitung Dipecat

17 hari lalu

Dua Polisi Pasangan Sejenis di Bangka Belitung Dipecat

Polda Kepulauan Bangka Belitung memutuskan PTDH terhadap dua anggota polisi terkait dengan masalah LGBT.


Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

27 hari lalu

Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.


Kevin McCarthy Terpilih Jadi Ketua DPR Amerika

30 hari lalu

Kevin McCarthy Terpilih Jadi Ketua DPR Amerika

Kevin McCarthy memenangkan kursi Ketua DPR Amerika Serikat dengan perolehan suara yang tiips.


Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

30 hari lalu

Anwar Ibrahim Jamin Tak Akui LGBT, Sekularisme, Komunisme di Pemerintahannya

PM Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan tak akan menerima LGBT, sekularisme, dan komunisme di pemerintahannya. Ia mengatakan telah difitnah.