Tolak Revisi UU KPK, Ratusan Dosen - Mahasiswa Unair Unjuk Rasa

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli HAM membawa poster saat Aksi Kamisan di depan Brikan Balai Kota Malang, Jawa Timur, Kamis 19 September 2019. Dalam pernyataan sikapnya, mereka meminta pemerintah lebih tegas dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM, menolak Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) serta memberikan perlindungan bagi perempuan dengan mengesahkan Revisi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 200 mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU KPK di taman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Jumat, 20 September 2019.

Unjuk rasa yang didukung oleh beberapa dosen itu mengecam disahkannya UU KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Massa juga mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang tidak tegas dalam upaya melawan pelemahan lembaga antikorupsi.

Massa yang terdiri dari berbagai elemen, antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip Unair, GMNI, PMII dan HMI itu membentangkan berbagai spanduk kecaman. Di antaranya berbunyi Reformasi Dikorupsi, Orde Baru Hidup Lagi dan Bahayanya Oligarki. Mereka juga melakukan aksi teatrikal berupa mayat yang dikafani sebagai tanda matinya KPK.

Salah seorang dosen yang ikut unjuk rasa, Airlangga Pribadi, mengatakan seharusnya revisi UU KPK memperkuat pemberantasan korupsi. Namun yang terjadi revisi itu malah makin melemahkan taji KPK dalam meringkus koruptor. "Pelemahan yang paling kentara ialah adanya Dewan Pengawas dan status pegawai KPK yang aparatur sipil negara," ujarnya.

Menurut Airlangga, masyarakat kampus termasuk Unair akan terus melawan pelemahan itu. Caranya dengan mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, khususnya terhadap dua pasal bermasalah itu. "Kami juga akan menguji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi," ucapnya.

Airlangga tak memungkiri bahwa masyarakat kampus tak bebas dari kepentingan politik. Namun, kata dia, dalam kondisi sekarang ini hanya kalangan akademikus dan mahasiswa yang konsen pada penguatan reformasi yang masih dapat diharapkan. "Mengharapkan partai politik maupun ormas untuk berjuang bersama, rasanya hampir tak mungkin," ujar dia.

Airlangga melihat Jokowi telah terjebak pada kekuatan oligarki yang berpotensi melemahkan kebijakan presiden. Kekuatan oligarki itu berkelindan dengan kepentingan parpol yang korup. "Maka kami mendesak agar Presiden tak tergesa-gesa dilantik sebelum menerbitkan perpu tentang pasal bermasalah. Sebab bila tetap dilantik, hal itu akan mengurangi legitimasi rakyat," katanya.






Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

1 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

5 jam lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

7 jam lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.


Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

7 jam lalu

Ini Langkah Preventif KPK agar Modus Suap dalam Pengurusan Perkara di MA Tak Terulang

KPK menyiapkan langkah preventif dan edukatif agar modus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) tidak terulang


ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

8 jam lalu

ICW Desak KPK Ultimatum Jemput Paksa Lukas Enembe, Bagaimana Mekanisme Berdasarkan KUHAP?

Gubernur Papua Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap Rp 1 miliar. Mangkir dua kali pemanggilan, haruskah dengan jemput paksa?


Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

8 jam lalu

Gubernur Papua Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas, Bolehkah Perorangan Memiliki Tambang Emas?

Gubernur Papua Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut memiliki tambang emas dalam proses perizinan. Bolehkah perorangan punya tambang emas?


KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

9 jam lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Zumi Zola Jadi Saksi di Kasus RAPBD Jambi

KPK memanggil mantan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi


Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

9 jam lalu

Wakil Ketua KPK Sebut Tambang Emas, Lukas Enembe Kemudian Mengaku Punya Tambang Emas

Wakil Ketua KPK mengatakan kalau Lukas Enembe mampu buktikan uang miliaran rupiah miliknya, misalkan dari tambang emas, "Pasti akan kami hentikan".


Lagi, Polisi Gandeng Mahasiswa Bagi Bantuan Beras, Ringankan setelah Harga BBM Naik

9 jam lalu

Lagi, Polisi Gandeng Mahasiswa Bagi Bantuan Beras, Ringankan setelah Harga BBM Naik

Polsek Tanjung Duren membagikan bantuan beras kepada puluhan pengemudi bajaj yang ada di kawasan Jalan Kusuma I Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan.


Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

10 jam lalu

Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Ketua MA dan Jajarannya Baca Kembali Pakta Integritas

Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin mengumpulkan jajarannya untuk membaca kembali pakta integritas setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati jadi tersangka