Jokowi Minta Tunda RKUHP, Nasir Djamil: Tak Ada yang Berani Lawan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat bisa tetap mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) melalui pengambilan pendapat di badan musyawarah.

    Tetapi, kata dia, tak ada yang berani melawan permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin menunda pengesahan KUHP. “Kalau presiden mau ditunda ya monggo. Saat ini tidak ada yang berani melawan presiden,” ujar Nasir saat dihubungi, Jumat 20 September 2019.

    Nasir berharap presiden bersabar menunggu keputusan DPR. Sebab, kata dia, dewan belum mengambil keputusan apakah akan menerima permintaan penundaan atau tidak.

    Sebab, kata Nasir RKUHP, telah melalui pembahasan yang panjang dan sudah melalui keputusan tingkat satu. Namun, menurut Nasir, apapun keputusannya harus berdasarkan rasionalitas. Bukan hanya emosi semata.

    “Ya kalau mayoritas menerima usulan ditunda , tentu akan ditunda. Tapi kalau penundaan hanya karena tekanan, maka tentu tidak sehat bagi iklim pembentukan perundang-undangan,” kata dia.

    Jokowi dalam konferensi pers siang tadi memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP. “Setelah mendengar masukan-masukan saya berkesimpulan masih ada materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi saat jumpa pers pada Jumat, 20 September 2019.

    Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan keputusan ini kepada DPR. "Agar pengesahan RKUHP ditunda dan pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini," kata dia.

    Presiden Jokowi  akhir-akhir  ini menghadapi banyak protes  karena mengabaikan aspirasi publik. Dosen Universitas Diponegoro Semarang, Wijayanto, mengatakan, dalam sepanjang era reformasi, baru pada masa Jokowi inilah kaum oligark mendapat kemenangan besar.   

    Tak cuma soal RUU KUHP, lolosnya pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,  RUU Pemasyarakatan, dan  RUU Pertanahan dianggap sebagai menjadi pintu masuk bagi oligarki untuk menguasai politik Indonesia. Bahkan,  sikap Jokowi juga disoroti karena  membiarkan anak-menantu mengincar kursi walikota 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.