2 Partai Pengusung Jokowi Setuju Tunda Pengesahan RKUHP

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa partai-partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019 manut kepada perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menunda pengesahan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

    "Tentu fraksi yang koalisinya masuk ke pemerintahan akan mendukung yang disampaikan presiden," kata anggota Komisi III dari PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat, 20 September 2019.

    Arsul mengatakan, dalam proses penyusunan undang-undang, tentu harus disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. "Kalau pemerintah minta ditunda, kan tentu tidak kemudian harusnya bisa kami paksakan," ujar Arsul.

    Selain PPP, Fraksi Nasdem juga menunjukkan sikapnya sepakat dengan perintah Presiden Jokowi. "Kami setuju ditunda dan dibahas oleh DPR baru periode berikutnya," ujar Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR, Johnny G Plate.

    Partai Nasdem berpendapat, atas berkembangnya pendapat masyarakat yang pro dan kontra, maka perlu penyisiran lebih lanjut terhadap pasal pasal RUU KUHP yang dinilai masih krusial.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja memerintahkan pengesahan RKUHP ditunda. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Bambang Soesatyo menyatakan lembaga legislatif akan mempertimbangkan permintaan Jokowi tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.