Mahasiswa Kecolongan Saat DPR - Pemerintah Teken Revisi UU KPK

Ratusan Mahasiswa menggelar aksi menolak RUU KUHP dan UU KPK yang baru di deoan gerbang pintu gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Dalam aksi tersebut mereka menolak RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, Dinno Ardiansyah mengakui bahwa mahasiswa kecolongan saat pemerintah bersama DPR RI mengesahkan perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau revisi UU KPK. Mereka sudah merencanakan aksi besar menolak revisi UU KPK pada Kamis, 19 September 2019. “Kami kecolongan,” kata Dino saat ditemui Tempo di kampus Trisakti, Grogol, Jakarta Barta, Jumat 20 September 2019.

UU KPK disahkan lebih cepat dari perkiiraan mahasiswa, yakni Selasa 17 September. “Kami tak mengira DPR-Pemerintah seberani itu.”

Pemerintah bersama DPR meneken revisi UU KPK. Keduanya mengesahkan undang-undang itu meski menuai penolakan berbagai pihak, termasuk dari kalangan pegiat antikorupsi, akademisi, maupun mahasiswa.

Mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Menurut Dino, aksi itu puncak kemarahan mahasiswa setelah revisi UU KPK tetap disahkan di tengah berbagai kontoversinya. Mengawal revisi UU KPK, Trisakti sudah mulai saat ditetapkannya 10 calon KPK bermasalah. "Puncak kemarahannya ya saat pemerintah-DPR mengesahkan revisi UU KPK," ujar Dino.

Mahasiswa jurusan Teknologi Industri itu menyebutkan ada sekitar 1000 mahasiswa Trisakti yang ikut turun dalam aksi menyatakan mosi tak percaya pada DPR. Massa dari berbagai jurusan itu hadir setelah ada himbauan dari Kepresidenan Mahasiswa Trisakti dan stakeholder.

Mahasiswa Trisakti bergabung bersama mahasiswa lainnya dari berbagai perguruan tinggi lain seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Paramadina, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Universitas Indraprasta PGRI (Unindra). Bentuk pengawalan yang dilakukan, kata Dino, seperti menyuarakan aspirasi di media sosial, melakukan aksi simbolik, hingga melakukan doa bersama.

GALUH PUTRI RIYANTO






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

55 menit lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

2 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

2 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.